RRI. CO. ID, Atambua - Forum Peduli Perempuan dan Anak (FPPA) Kabupaten Belu menilai keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan masih sangat rendah. Ketua FPPA Belu, Suster Sicilia SSpS, mengatakan kondisi tersebut masih menjadi tantangan di berbagai sektor.

"Masih sangat minim peranan perempuan dalam pengambil kebijakan, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif," ujar Sustar Sisilia dalam wawancara di RRI beberapa waktu lalu. Ia menilai keterwakilan perempuan belum sebanding dengan jumlah perempuan dalam masyarakat.

Menurutnya, persoalan bukan hanya menyangkut jumlah perempuan, tetapi juga kesempatan menduduki posisi strategis. Ia mencontohkan perlunya melihat komposisi hakim, jaksa, polisi, dan anggota legislatif berdasarkan keterwakilan perempuan.

Suster menjelaskan FPPA Belu terus melakukan sosialisasi melalui pendekatan Gender Transformative Approach (GTA) kepada berbagai kalangan. "Kami membuat pendekatan kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, termasuk pemerintah," katanya.

Program ini bertujuan membangun pemahaman bahwa perempuan memiliki hak yang sama memperoleh akses pekerjaan dan jabatan. Selain itu, perempuan juga perlu mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Kalau ada pelatihan, kasih juga perempuan pelatihan sehingga kualitasnya juga bertambah, bukan hanya kuantitasnya," ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya keadilan dalam pengupahan tanpa membedakan jenis kelamin.

FPPA Belu berharap upaya tersebut mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Kesetaraan gender dinilai menjadi kunci menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan bebas diskriminasi.