RRI.CO.ID, Atambua – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan kualitas demokrasi daerah melalui pendekatan berbasis data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Hal ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Aksi Daerah di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu 29 April 2026.
“Kami mendorong agar hasil capaian IDI tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan,” jelas Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi saat membuka FGD tersebut.
Berdasarkan hasil pengukuran, capaian IDI nasional Tahun 2025 tercatat sebesar 78,19. Sementara itu, Provinsi Yogyakarta menempati posisi tertinggi dengan skor 89,79, meningkat 0,54 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam menjaga kualitas demokrasi secara konsisten.
“Momentum ini menjadi aksi tindak lanjut sekaligus langkah awal dalam merumuskan kebijakan strategis daerah dalam memperkuat aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang diukur melalui IDI,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa praktik-praktik baik yang telah diterapkan di Yogyakarta didokumentasikan dan direplikasi di daerah lain. “Keberhasilan Yogyakarta menjadi referensi penting. Apa yang sudah berjalan baik harus dipertahankan, sementara indikator yang masih belum optimal perlu menjadi fokus perbaikan dalam rencana aksi ke depan,” tambahnya.
Sebagai penegasan, pengukuran IDI penting untuk menilai kualitas demokrasi. IDI tinggi mencerminkan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan stabilitas politik yang mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, IDI rendah menimbulkan ketidakpastian dan menghambat pembangunan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....