Wakil Bupati Kamilus Soroti Stunting TTU Masih Tinggi dan IPM juga Rendah

RRI.CO.ID, Kefamenanu - Wakil Bupati TTU Kamilus Elu, S.H memimpin rapat program performance improvement plant (PIP) Dana Alokasi Umum (DAU) specific grand (SG) bidang kesehatan tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan DJPK Kemenkeu, Tim World Bank dan tenaga ahli (TA) kesehatan serta berbagai stakeholder terkait demi peningkatan kinerja daerah di sektor pembangunan kesehatan. Rapat koordinasi ini berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesehatan TTU pada Senin 22 Juni 2026.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kamilus menyoroti persoalan stunting yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten TTU yang masih rendah. Sehingga memang perlu pendampingan dari DJPK Kemenkeu serta Kemenkes karena daerah ini memang masih ketinggalan.

Menurut Wakil Bupati Kamilus, bahwa angka prevalensi stunting TTU saat ini masih tinggi atau mencapai 37 persen dan berada di bawah standar minimal. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab TTU bersama berbagai stakeholder terkait untuk menurunkan angka stunting itu", ujar mantan Staf Ahok ini.

"Pemkab TTU ke depan akan menerapkan Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2025 tentang Standar Operasional (SOP) percepatan penanganan dan pencegahan stunting di TTU. Selama ini penanganan terhadap stunting sudah melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah tetapi harus diakui hasilnya belum maksimal. Persoalan lainnya adalah koordinasi antar instansi belum berjalan dengan baik", ujar Wakil Bupati Kamilus.

Menurutnya bahwa, dengan adanya pendampingan dari DJPK Kemenkeu, Kemenkes dan tenaga ahli kesehatan seperti saat ini menjadi penguatan bagi Pemkab TTU (Dinkes) serta berbagai stakeholder untuk menangani stunting. Sehingga bisa dilihat kelemahan itu ada di bagian apa dan kalau dilihat dari kinerja berati titik kelemahan ada di SDM. Sebab Pemkab TTU sudah disuport anggaran dari pusat melalui DAU Specific grand sehingga penangan stunting harus ada hasil maksimal", kata Wakil Bupati Kamilus tegas.

"Hal yang disayangkan juga adalah upah bagi Kader Posyandu di Desa yang menjadi tulang punggung pencegahan stunting. Tetapi mereka diupah murah dan per bulan hanya dibayar Rp 100.000. Selain itu, belum tersedia sistem yang baik untuk keperluan koordinasi di lapangan sehingga prevalensi stunting masih tinggi", kata Wakil Bupati Kamilus.

Senada dengan itu Plh Kepala Dinas Kesehatan TTU, Pauyulia Alfira, SST menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di TTU pada tahun 2026 sudah turun 3 persen atau berada pada posisi 37 persen dibandingkan tahun 2025 lalu masih berada pada posisi 40 persen.

"Karena itu, selaku Plh Dinkes TTU saya minta supaya setiap Puskemas yang jumlahnya mencapai 26 unit harus membuat Inovasi supaya terus menurunkan angka prevalensi stunting. Karena selama ini, Dinkes hanya memberikan makanan tambahan (PMT), sedangkan polah asuh anak dari orangtua tidak tersentuh. Kalau Pemerintah hanya memberikan makanan tambahan tanpa mengedukasi masyarakat maka tidak mencapai hasil maksimal", kata Alfira.

Menurut Alfira, pihaknya telah mengarahkan para Plt Kepala Puskesmas di seluruh TTU supaya memfungsikan semua Bidan desa. Mereka para Bidan desa tidak boleh hanya berada di Polindes, tetapi harus terjun ke tiap rumah yang terdapat banyak kasus gizi kurang. Para bidan harus mengarahkan orang tua anak agar tidak forsir anak ke karbohidrat melainkan ke protein. Sehingga saat timbang anak-anak bisa memiliki bentuk dan tinggi badan seimbang, bukan melebar dan pendek (SK).