RRI.CO.ID, Atambua - Merdeka Belajar program kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Merdeka belajar berfokus pada kemerdekaan berpikir bagi siswa dan guru. Konsep ini memberikan keleluasaan agar proses belajar lebih menyenangkan, fleksibel, dan berpusat pada bakat serta minat peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Belu Aloysius Fahik, S. Stp kepada rri.co.id mengatakan, penerapan merdeka belajar sesuai kurikulum sudah berlaku dengan sejumlah kebijakan. Dinas Pendidikan Belu dalam arah kebijakan Merdeka belajar lebih mengutamakan capaian kwalitas pendidikan ketimbang kuantitas

"Menyesuaikan kebijakan-kebijakan di sini, kalau semua anak harus naik kelas dan harus lulus kan tidak serta merta mengikuti seperti itu. Kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian,' kata Aloysius.

Misalnya kata Aloysius peserta didik untuk bisa naik kelas dan tamat belajar dengan capaian kwalitas belajar harus diperketat kegiatan belajar mengajar. Hal ini pun sangat penting peran para guru melakukan pengawasan terhadap anak-anak.

"Guru yang harus melihat, guru yang harus benahi benahi apanya? kompetensi guru. Guru berkwalitas anak-anak dianggap kurang mampu pun nanti bisa baik nilai akademiknya," ucapnya.

Ia mengungkapkan terkait penerapan merdeka belajar terdapat sejumlah hal tidak serta merta di ikuti. Dinas Pendidikan Belu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan merdeka belajar yang lebih mengarah capaian kwalitas belajar peserta didik.

Tidak serta merta setiap peserta didik bisa naik kelas dan tamat belajar, tetapi paling mengutamakan kwalitas nilai akademik yang dicapai.

Prinsip utama merdeka belajar dalam 3 payung kebijakan oleh Kementerian Pendidikan yakni kurikulum merdeka berupa pembelajaran intrakurikuler beragam konten, agar peserta didik mampu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu pengembangan karakter dan assessment Nasional mengantikan Ujian. Nasional fokus evaluasi sistem pendidikan, bukan sekedar capaian nilai individu peserta didik.