KBRN, Atambua: Bupati Belu menerima kunjungan tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di ruang kerja Bupati Belu, Selasa (18/02/2025). Kedatangan tim dari BPK perwakilan NTT ini untuk melakukan evaluasi atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024.

Turut mendampingi Bupati Belu menerima Tim Pemeriksa BPK diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin, SE., M. Si, Pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten.

Bupati Belu dr. Taolin Agustinus mengatakan, kehadiran Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran adalah untuk melakukan kegiatan evaluasi perencanaan, pembangunan dan keuangan di Kabupaten Belu.

"Puji Tuhan hari ini acara berjalan lancar saat kita lakukan evaluasi terhadap tindaklanjut 5 kegiatan program prioritas di Kabupaten Belu yang sudah disampaikan dalam forum," ungkap Bupati Belu

Bupati Belu berharap agar sinergitas dan capaian program perioritas di Kabupaten Belu yang memiliki daya ungkit terhadap kemiskinan, stunting dan lain-lainnya itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

"Efisiensi yang diharapkan dari Bapak Presiden Republik Indonesia tetap kita jalankan di Kabupaten Belu, tanpa mengurangi kualitas dan capaian indikator-indikator berbagai program yang tertuang dalam RKPD dan RPJMD," jelas Bupati Belu.

Bupati Belu juga menyanggupi saran BPK Provinsi NTT agar tetap kerja kolaboratif dengan berbagai macam stakeholder agar supaya capaian itu bisa lebih cepat dan lebih tepat.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Rizal Suhaili mengaku kehadirannya di Kabupaten Belu adalah untuk melakukan evaluasi kegiatan dan program yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan yang belum dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran.

Evaluasi perencanaan anggaran ini menjadi penting, kendati kita lihat bahwa masih banyak program yang harus kita raih dengan keterbatasan anggaran yang ada.

"Tim dari BPKP akan tetap melakukan evaluasi anggaran yang sangat terbatas ini sebagai salah satu cara untuk memastikan capaian sasaran strategis daerah," katanya.

Rizal menambahkan, Perwakilan BPK Provinsi NTT tetap melakukan evaluasi terhadap keterbatasan anggaran yang ada, sehingga pemerintah daerah mampu mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui pengelolaan anggaran yang tepat dan efisien, kita bisa memastikan bahwa realisasi program tersebut bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat," terang Ketua BPK Rizal Suhaili. (Prokopimbelu).