KBRN, Atambua: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu menggelar forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 pada Senin (17/2/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula BP4D Kabupaten Belu tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi para pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.

Bupati Belu dr. Taolin Agustinus dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2026.

“Output dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan atas permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026,” ungkap Bupati Belu

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rancangan awal RKPD 2026 harus memenuhi prinsip kepentingan umum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, kesinambungan, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam paparannya, Bupati Agus Taolin menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan amanat undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan rancangan awal RKPD.

"Rancangan awal ini sangat penting karena menjadi dasar perencanaan pembangunan. Kita harus memperhatikan isu-isu nasional dan regional agar rencana yang di susun selaras dengan kebijakan pimpinan tertinggi," ujar Bupati Belu.

Ia menambahkan RKPD Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk menuntaskan program-program yang telah direncanakan, dengan fokus pada sektor-sektor prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, penguatan sektor pertanian, serta pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

“Semoga rancangan awal RKPD 2026 dapat tersusun dengan baik sehingga pembangunan di Kabupaten Belu semakin optimal dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Konsultasi publik ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk DPRD, perwakilan OPD, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan, yang turut memberian masukan konstruktif dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. (Prokopimbelu).