RRI.CO.ID, Atambua - Sektor usaha kecil menengah seringkali menjadi sasaran empuk praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di daerah.
"Praktik korupsi dalam proses perizinan sangat membebani biaya operasional pelaku usaha sehingga mereka sulit untuk berkembang dan bersaing secara." Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik, Yohanes Berchmans Nga'A Rua, S.Fil kepada rri.co.id, Rabu, 06 Mei 2026.
Transparansi dalam penyaluran bantuan modal usaha sangat penting agar bantuan tersebut tidak dipotong oleh pihak tertentu demi keuntungan pribadi.
"Kita harus memastikan skema subsidi pemerintah benar-benar sampai kepada UMKM yang membutuhkan tanpa ada manipulasi data oleh para oknum," ujar sosok yang juga merupakan pelaku UMKM.
Penyederhanaan birokrasi melalui sistem digital diharapkan mampu menutup celah pertemuan langsung yang berpotensi memicu terjadinya transaksi suap yang sangat merugikan.
"Integritas aparatur sipil negara dalam melayani pelaku usaha kecil akan menciptakan iklim investasi daerah yang jauh lebih sehat dan berkembang," ucapnya.
Yohanes menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor ekonomi kerakyatan akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang jauh lebih adil bagi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....