RRI.CO.ID, Atambua - Kepala KPPN Atambua, Mauritz Meta menyampaikan Kinerja Belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Atambua sampai dengan 30Juni 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Total realisasi APBN sampai dengan 30 Juni 2026 melalui KPPN Atambua mencapai Rp1.468.562.504.349 atau sekitar 51% dari total pagu APBN yang dikelola oleh KPPN Atambua selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

“Realisasi ini terdiri dari realisasi APBN untuk Belanja Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja sebesar Rp260.213.510.688 (45% dari total pagu belanja pemerintah pusat), dan melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah sebesar Rp1.208.348.993.661(52% dari total pagu TKDD),” ucap Mauritz Meta, pada Rabu 05 Agustus 2026, diruang kerjanya.

Lanjut Mauritz Meta menguraikan, Secara year on year (YoY), realisasi belanja negara Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar 8persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi komposisi, belanja Kementerian/Lembaga mengalami kenaikan sebesar 7persen, sementara belanja Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kenaikan sebesar 8 persen.

“Hal ini menunjukkan peran APBN yang tetap terjaga dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah serta meningkatkan daya beli masyarakat sekitar,” kata Mauritz Meta.

Mauritz mengatakan, pada Tahun Anggaran 2026, KPPN Atambua mengelola 58 Satuan Kerja yang terdiri dari 55 Satuan Kerja Pemerintah Pusat termasuk KPPN sebagai penyalur Dana TKD, serta 3 Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tugas Pembantuan (DK-TP).

Selain itu dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, KPPN Atambua menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) setiap Bulan. PerJuni 2026, kegiatan EPA telah dilaksanakan pada 30 Juni 2026 secara daring. Dalam kegiatan tersebut, KPPN Atambua menyampaikan Evaluasi atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.

Selain itu, dalam rangka mendorong kinerja penyaluran transfer ke daerah, KPPN Atambua juga melaksanakan kegiatan Persiapan Penyaluran DAK Fisik pada 11 Juni 2026 secara luring. Dalam kegiatan tersebut, KPPN Atambua menghimbau pemerintah daerah guna melaksanakan percepatan penyaluran DAK Fisik dan menggali kendala yang dihadapi dalam persiapan penyaluran DAK Fisik.

Mauritz Meta menegaskan, KPPN selaku Treasurer dan Financial Advisor akan terus mengoptimalkan peran pengawalan terhadap pelaksanaan APBN melalui penguatan fungsi pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada seluruh Satuan Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2026.

Selain itu, KPPN akan terusbersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan APBN berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. (KM)