RRI.CO.ID, Atambua - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua menggelar Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja mitra KPPN Atambua, perwakilan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta insan pers.
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik dilaksanakan di Aula Lakaan KPPN Atambua Lantai 2, Jumat 31 Juli 2026. Dimana dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 mengusung tema Sinergi dan Kolaborasi Pengelolaan Keuangan Negara: Transparan, Akuntabel, dan Inklusif untuk Kinerja APBN yang Optimal di Batas Negeri.
Kepala KPPN Atambua, Mauritz Cristianus Raharjo Meta mengampaikan, FKP tidak hanya menjadi sarana menerima apresiasi dari para pemangku kepentingan, tetapi juga menghimpun berbagai masukan yang akan segera ditindaklanjuti, baik secara internal maupun bersama unit kerja Kementerian Keuangan lainnya.
“Dalam FKP kita menerima berbagai masukan yang nantinya akan ditindaklanjuti, salah satunya yakni yang akan kami koordinasikan dengan KPKNL Kupang, terutama terkait pengelolaan aset agar pelayanan kepada satuan kerja di wilayah Belu, TTU dan Malaka semakin optimal," kata Mauritz Meta.
Mauritz mengatakan, secara umum kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja mitra KPPN Atambua menunjukkan tren yang positif atau berada dalam tren yang baik.
Menurut Maurtiz, semua berjalan dengan optimal karena KPPN Atambua secara rutin melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) setiap bulan untuk memantau penyerapan anggaran dan memastikan tidak terjadi deviasi yang terlalu besar antara target dan realisasi.
"Secara keseluruhan satker di wilayah kerja KPPN Atambua memperoleh Indikayor Kinerja Anggara (IKPA) di atas 90, ada beberapa yang mengalami kenadala namun bukan persoalan besar seperti kendala adminitrasi, akibat keterlambatan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” kata Mauritz .
Selain evaluasi, KPPN juga terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara. Hingga semester I Tahun 2026, implementasi Cash Management System (CMS) di wilayah kerja KPPN Atambua telah mencapai 84 persen dari seluruh transaksi virtual account, dengan total 4.741 transaksi senilai Rp6,15 miliar yang dilakukan oleh 49 satuan kerja.
Sementara itu yang berkaitan dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) telah mencatat 440 transaksi senilai Rp 574,6 juta yang dimanfaatkan oleh 15 satuan kerja.
Mauritz menjelaskan, digitalisasi pembayaran bertujuan mengurangi penggunaan uang tunai sehingga risiko pengelolaan kas semakin kecil, transaksi lebih aman, cepat, dan akurat.
Selain penguatan digitalisasi, KPPN Atambua juga terus menjalankan fungsi financial advisory melalui evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa, monitoring program strategis nasional, pembinaan UMKM, analisis ekonomi daerah, serta pendampingan kepada pemerintah daerah
dalam memperkuat tata kelola keuangan.
Di bidang pelaksanaan anggaran, Mauritz mengakui realisasi belanja modal fisik hingga Semester I masih berada pada kisaran 10 persen. Kondisi tersebut disebabkan sebagian besar proyek pembangunan gedung masih berada pada tahap perencanaan, proses lelang, maupun pencairan uang muka sehingga pembayaran termin berikutnya belum dapat dilakukan
"Kami optimistis pada triwulan III dan IV nanti realisasi belanja modal akan meningkat seiring masuknya termin kedua dan ketiga pekerjaan fisik," ujar Maurtiz.
Dalam pemaparan, Mauritz juga menyampaikan hingga 30 Juni 2026 realisasi Belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp260,21 miliar atau 50,82 persen dari pagu sebesar Rp577,85 miliar. Sementara realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp1,20 triliun atau 52,26 persen dari pagu Rp2,31 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi Belanja Negara di wilayah kerja KPPN Atambua hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1,47 triliun atau sekitar 51 persen, meningkat sekitar 8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. KPPN Atambua menargetkan realisasi anggaran pada akhir tahun dapat mencapai sedikitnya 95 persen.
Melalui forum ini, diharapkan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan terus meningkat sekaligus memperkuat pengelolaan APBN yang efektif di wilayah perbatasan.
Selain itu dalam penyampaian standar pelayanan KPPN Atambua, kegiatan juga diisi dengan penguatan integritas eksternal melalui sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. (KM)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....