RRI.CO.ID, Atambua - Pemerintah Kabupaten Belu saat ini tengah memfokuskan perhatian pada penyelesaian berbagai persoalan di sektor keuangan daerah yang dinilai menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

Bupati Belu, Willy Brodus Lay, mengatakan pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama karena tingginya porsi belanja pegawai yang masih melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Belanja pegawai Kabupaten Belu saat ini mencapai sekitar 46 persen dari total APBD. Padahal, ketentuan yang berlaku mengamanatkan agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen," kata Willy Lay kepada rri.co.id Selasa 28 Juli 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran yang memadai bagi pembangunan infrastruktur.

Selain tingginya belanja pegawai, Willy Lay juga menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, belanja infrastruktur idealnya mencapai 40 persen dari total APBD. Namun, kondisi Kabupaten Belu saat ini masih berada di bawah target tersebut.

"Karena itu, saya meminta seluruh perangkat daerah mulai memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan ini agar struktur APBD menjadi lebih sehat dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah," ujarnya.

Menurut Bupati Willy Lay, salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah memanfaatkan skema pinjaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Pinjaman daerah merupakan salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Skema ini diharapkan mampu membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi lebih cepat," ucapnya.

Ia juga meminta Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu untuk mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan kajian secara komprehensif serta menyiapkan berbagai langkah yang diperlukan apabila pemerintah daerah memutuskan menggunakan skema pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

"Kita harus menyiapkan seluruh kajian dan persyaratan secara matang sehingga apabila opsi pinjaman daerah dipilih, seluruh prosesnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui penataan komposisi belanja daerah dan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan yang sah, pembangunan infrastruktur dapat terus dipercepat.

Bupati Willy Lay menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen membangun struktur APBD yang lebih sehat agar mampu mendukung peningkatan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Dengan struktur APBD yang semakin baik dan pembiayaan pembangunan yang lebih kuat, kami optimistis pembangunan infrastruktur dapat dipercepat demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu," ucapnya.