KBRN, Malaka: Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, M.Ph, memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada awal tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Daerah kabupaten Malaka, Senin (12/1/2026).
Apel turut diikuti oleh wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, A.Md., Sekretaris Daerah, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh ASN dan tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka.
Dalam amanatnya, Bupati Stefanus Bria Seran (SBS) menegaskan bahwa apel perdana ini menjadi titik awal pembenahan tata kelolah pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Malaka tahun 2026.
Bupati SBS meminta Sekretaris Daerah agar memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan ASN. Ia menekankan bahwa pengelolaan ASN pada prinsipnya sederhana, yakni memberikan hak ASN secara adil serta menuntut pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyoroti kedisiplinan ASN, terutama terkait ketepatan waktu dan kerapian ASN dalam berpakaian. Terpantau ASN yang hadir dalam Apel Perdana tersebut sebanyak 512 orang sementara masih terdapat sejumlah ASN lainnya yang terlambat dan tidak hadir. Sebagai bentuk penghargaan, Bupati mengapresiasi ASN yang hadir tepat waktu dengan menetapkan pemberian seragam khaki, dan akan melakukan pembinaan terhadap oknum ASN yang masih terlambat guna perbaikan tata kelola kerja.
"Karena mereka (ASN) disiplin pak Sekda, yang hadir ini saja yang diberikan baju Khaki tahun 2026. Jadi mereka (ASN) yang hadir apel perdana tahun 2026 ini yang boleh mendapat seragam khaki." ujar Bupati Malaka, dalam arahannya saat Apel perdana disambut tepuk tangan seluruh ASN yang hadir. Senin (12/1/2025).
Selain disiplin, Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa penetapan hari dan pola kerja ASN, baik di kantor, di lapangan, maupun dari rumah, tidak akan diputuskan sepihak.
“Apel gabungan akan menjadi budaya kerja nanti mulai pukul 09.30 akan ada workshop bupati dan wakil bupati memimpin semua kepala OPD untuk workshop untuk kita tentukan tentang atmosfer kerja di Kabupaten Malaka mulai tahun 2026," kata Bupati Malaka.
Seluruh kebijakan yang dibahas terkait tata kelola Pemerintahan Kabupaten Malaka, termasuk salah satu yang dibahas dalam forum tersebut adalah kebijakan apel gabungan yang rutin dilakukan setiap awal bulan. Kebijakan tersebut akan dirumuskan dan harus disepakati bersama semua kepala perangkat daerah, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pejabat eselon III dan IV tertentu, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Lebih lanjut ia menjelaskan trkait anggaran dana teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dan diumumkan setelah workshop selesai. Kebijakan tersebut nantinya diharapkan menjadi bagian dari penataan tata kerja pemerintahan Kabupaten Malaka agar lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (AS)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....