FGD Pemerintah Bahas Risiko dan Komitmen Pembentukan DOB Kabupaten Pantar

RRI.CO.ID, Alor - Focus Group Discussion atau FGD studi kelayakan pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB Kabupaten Pantar tidak hanya membahas dukungan terhadap pemekaran, tetapi juga mengkaji kesiapan Kabupaten Alor menghadapi berbagai konsekuensi apabila DOB tersebut ditetapkan.

Ketua Tim Peneliti Studi Kelayakan DOB Kabupaten Pantar, Dr. Ajis Salim Adang Djaha, mengatakan FGD bersama pemerintah daerah bertujuan memperoleh gambaran mengenai kesiapan pemerintah dalam mendukung pembentukan dan masa transisi DOB.

“Tujuan FGD ini pertama adalah menilai kesiapan Pemerintah Kabupaten Alor sebagai kabupaten induk dalam mendukung pembentukan dan masa transisi, tiga tahun masa persiapan. Bentuk dukungan seperti apa, itu yang nanti di FGD ini kami akan dapat,” kata Ajis. Senin, 28 September 2026.

Selain kesiapan pemerintah daerah, tim peneliti juga akan mengonfirmasi berbagai implikasi yang dapat muncul dari pembentukan DOB, mulai dari aspek fiskal, kelembagaan, kepegawaian, aset, pelayanan, perencanaan, data hingga tata kelola wilayah.

“Kalau berarti ada implikasi fiskal, ada implikasi kelembagaan, ada implikasi kepegawaian, ada implikasi aset dan juga ada implikasi pelayanan, perencanaan dan data serta tata kelola wilayah. Implikasi-implikasi ini semua, OPD teknis akan memberikan penjelasan kepada kami,” ujarnya.

Ajis mengatakan, kajian juga diarahkan untuk mengidentifikasi keputusan dan komitmen pemerintah daerah, dokumen pendukung serta berbagai risiko yang mungkin muncul, baik bagi Kabupaten Alor sebagai daerah induk maupun bagi daerah yang akan menjadi calon DOB.

Dalam proses kajian tersebut, tim peneliti beranggotakan delapan orang dengan pembagian kepakaran di sejumlah bidang, termasuk politik, kelembagaan, otonomi daerah, ekonomi dan fiskal. Hasil kajian nantinya menjadi bahan dalam penyusunan laporan studi kelayakan pembentukan Kabupaten Pantar.