RRI.CO.ID, Atambua - Kantor Pertanahan Kabupaten Belu menghadiri undangan tindak lanjut pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi antar instansi vertikal dalam memastikan penataan dan pemanfaatan aset negara berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, Rachman Adhi Nugroho, S.T., didampingi Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Aloysius Alfridus Nggere, S.SiT. Kehadiran ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengelolaan aset negara yang tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, Rachman Adhi Nugroho, S.T menyampaikan pertemuan ini menjadi wadah koordinasi antarinstansi dalam membahas tindak lanjut pengelolaan aset BMN, khususnya yang berkaitan dengan aspek pertanahan.

Menurutnya melalui diskusi dan koordinasi yang konstruktif, masing-masing instansi menyampaikan informasi serta langkah-langkah yang diperlukan guna mendukung kepastian status hukum atas aset negara, sehingga pengelolaannya dapat terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan.

“Jadi disini kita membahas langkah-langkah strategis terkait pendataan, pemanfaatan, serta optimalisasi aset BMN agar dapat memberikan nilai guna maksimal bagi pelayanan publik. Kehadiran Kantor Pertanahan Kabupaten Belu juga diharapkan dapat memberikan dukungan teknis dalam aspek pertanahan, sehingga pengelolaan aset negara di wilayah perbatasan dapat semakin terarah dan berkelanjutan,” ucap Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, Rachman Adhi Nugroho, pada Kamis 6 Agustus 2026.

Ia menegaskan dengan partisipasi Kantor Pertanahan Kabupaten Belu dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Dirinya berharap kolaborasi yang baik mampu mempercepat penyelesaian berbagai aspek pertanahan yang berkaitan dengan Barang Milik Negara serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. (KM)