‎Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU, Beato Yoseph Frent Omenu, S.STP pada kesempatan itu memberi penjelasan secara detail terkait kondisi SDN 2 Tublopo. Disamping itu, ia juga menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK bersama tim JNBA.

‎Menurut Yoseph bahwa, SDN 2 Tublopo sebenarnya sudah memiliki gedung permanen dan ditunjang dengan fasilitas lengkap dan berjarak sekitar 1,5 Km dari gedung darurat yang saat ini sedang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Namun pada tahun 2019 gedung permanen tersebut tidak digunakan lagi dan dipindahkan ke lokasi saat ini tanpa kajian", ujar Yoseph.

‎"Seharusnya pada saat itu sebelum terjadi pemindahan dari gedung permanen SDN 2 Tublopo di depan Puskesmas Tublopo maka perlu ada kajian yang baik oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU saat itu. Supaya nama SDN 2 Tublopo jangan dibawa atau dipakai lagi, tetapi harus merubah nama seperti SDN Kecil supaya tidak kesulitan mendapat dana pembangunan", ujar Yoseph.

‎Karena setelah ia dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU, Yoseph mengaku ia diminta Kepala SDN 2 Tublopo supaya Sarpras di sekolah darurat itu diperhatikan dan dibangun kembali. Tetapi kendalanya adalah ketika pihaknya membuka Dapodik tidak bisa membangun gedung baru dengan nama yang sama yakni SDN 2 Tublopo. Karena nama itu sudah dipakai untuk gedung permanen yang lama", kata Yoseph.

‎Sehingga solusi yang ia tawarkan adalah mengalihkan para siswa dan guru-guru ke lokasi sekolah yang lama. Bahkan upaya itu ia lakukan dengan cara bertemu dengan para orangtua siswa maupun para tokoh adat dan tokoh agama dan berembuk sebanyak 3 kali. Tetapi tawaran tersebut, tidak didukung karena keinginan kuat dari tokoh masyarakat adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU perlu membangun gedung permanen di lokasi sekolah darurat itu", ujarnya.

‎"Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU, saya minta para orangtua supaya membuat panitia pembangunan sekolah supaya diusulkan pembangunan SD baru dengan nama SDN Muken dan akhirnya terwujud. Karena saat ini masyarakat juga sudah menyediakan lokasi tanah seluas 1 hektar lebih dan tidak boleh jauh dari jalan umum. Namun kendala lainnya adalah lokasi yang disediakan masyarakat Tublopo untuk membangun sekolah baru masuk dalam kawasan hutan", ujar Yoseph.

‎Ia menambahkan bahwa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU telah bersama Camat Bikomi Selatan, Badan Pertanahan TTU, dan UPT Kehutanan TTU telah mereview lokasi yang disediakan masyarakat Tublopo untuk membangun gedung permanen SDN Muken. Saat ini prosesnya sedang berjalan dan semoga hasilnya baik. Supaya dalam tahun anggaran 2026 ini sudah bisa ada lahan untuk membangun sekolah tersebut.

‎Obed Selan, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tublopo, berharap ke depan sekolah tersebut yang memiliki siswa sebanyak 76 orang bisa mempunyai gedung permanen supaya mendukung KBM. Karena saat ini, lahan bagi sekolah tersebut sudah disediakan oleh masyarakat. Hanya harus diakui lahan dimaksud juga ternyata sebagian masuk dalam kawasan hutan. Sehingga dibutuhkan pembebasan lahan dari Kehutanan dan butuh koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kehutanan (SK).