RRI.CO.ID, Atambua - Penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan kesiapan menghadapi berbagai perubahan menjadi fokus utama dalam rapat evaluasi mingguan yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Belu pada Senin 6 Juli 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu Ch. Mudasih, S.ST., serta diikuti oleh kepala seksi, pejabat pengawas, dan seluruh unit kerja.

Mengawali arahannya, Kepala Kantor menyampaikan hasil Rapat Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pekan sebelumnya menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, sekaligus mengingatkan agar setiap pegawai memahami serta menguasai seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ia mengajak seluruh pegawai untuk mampu menyampaikan informasi dan kebijakan pertanahan secara tepat kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Tidak kalah penting, peningkatan disiplin internal juga menjadi perhatian utama sebagai fondasi dalam mewujudkan organisasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Memasuki sesi evaluasi, masing-masing unit kerja memaparkan capaian kinerja dan perkembangan pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsinya. Pemaparan diawali oleh Subbagian Tata Usaha Nielda Christina Loak, S.E. yang melaporkan perkembangan realisasi anggaran serta menyampaikan sejumlah informasi kepegawaian, termasuk penekanan terhadap pendaftaran Tanda Tangan Elektronik (TTE), optimalisasi penggunaan TTE dan pentingnya pembaruan data pegawai melalui aplikasi SIMPEG sebagai bagian dari penguatan administrasi dan transformasi digital.

Selanjutnya, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Rachman Adhi Nugroho, S.T., menyampaikan hasil rapat evaluasi kinerja pada bidang Survei dan Pemetaan. Pembahasan difokuskan pada empat aspek utama, yaitu validasi bidang tanah, analisis telaah spasial, kinerja layanan pengukuran, serta optimalisasi peran Asisten Surveyor Berlisensi.

Selain itu, turut dipaparkan perkembangan penyelesaian tunggakan layanan pengukuran beserta progres pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, diminta agar melengkapi data pada beberapa lokasi Lahan Baku Sawah (LBS) yang telah mengalami alih fungsi sebagai dasar pengusulan agar lokasi tersebut dikeluarkan dari LBS yang akan ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang diwakili Yulita Nurfadilah Johar, S.H. Dalam laporannya disampaikan perkembangan penyelesaian tunggakan pelayanan, capaian layanan prioritas, serta progres penyelesaian residu kegiatan PTSL dan Redistribusi Tanah tahun-tahun sebelumnya yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut.

Dari Seksi Penataan dan Pemberdayaan Reny Jasmin Atty, S.SiT. memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan beserta pekerjaan rutin yang masih berlangsung. Beliau juga menyampaikan sejumlah beberapa kendala teknis terkait penutupan berkas yang dihadapi. Selain itu juga pembahasan terkait program PTSL sebagai bahan evaluasi bersama guna mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Sementara itu, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan yang diwakili Angeline S. Bria Seran, S.T. melaporkan perkembangan kegiatan Konsolidasi Tanah yang saat ini memasuki tahapan identifikasi dan sudah identifikasi sebanyak 43 subjek. Tahapan tersebut terus dioptimalkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Matheus Bria, S.Sos., menyampaikan perkembangan penanganan perkara pertanahan yang masih berproses di pengadilan serta berbagai tindak lanjut atas pengaduan dan sengketa yang telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belu.

Melalui rapat evaluasi mingguan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap unit kerja bergerak selaras dalam memberikan pelayanan pertanahan yang semakin cepat, tepat, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat. (KM)