RRI.CO.ID, Alor - Praktik politik uang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Alor terus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan partisipatif.

Ajakan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Alor, Salim Suro Ratu, saat kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya Bawaslu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pada masa non-tahapan pemilu.

Menurut Salim, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Seluruh elemen masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi setiap tahapan agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan Bawaslu memiliki tiga fungsi utama, yakni mengawasi, mencegah, dan menindak setiap dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, masyarakat juga diimbau menjaga persatuan serta menghindari politik identitas yang dapat memecah belah kehidupan bermasyarakat.

"Pada prinsipnya, Bawaslu memiliki tiga fungsi utama, yaitu mengawasi, mencegah dan menindak setiap dugaan pelanggaran pemilu. Politik uang harus kita hilangkan bersama karena dampaknya sangat merusak kualitas demokrasi," ujar Salim.

Salim juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara, kepala desa, dan seluruh perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, sikap netral aparatur menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Ia berharap masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dan berani menolak segala bentuk politik uang. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu mendatang dapat berlangsung secara jujur, adil, serta menghasilkan pemimpin yang dipilih berdasarkan hati nurani masyarakat.