Fraksi NasDem DPRD Malaka Soroti Pemkab Malaka Tangani Bencana

RRI.CO.ID, Malaka - Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Malaka melayangkan sorotan tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka dalam menangani dampak bencana alam yang terjadi hampir di seluruh wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi terus-menerus memicu terjadinya banjir dan tanah longsor, sekaligus menyebabkan kerusakan pada infrastruktur serta lahan produktif milik masyarakat.

Kerusakan berat dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi. Tanggul di daerah aliran sungai (DAS) jebol, bronjong rusak, ruas jalan terputus, serta tanah longsor yang memaksa sebagian warga mengungsi.

Luapan air sungai juga merendam permukiman warga dan menggenangi persawahan serta kebun yang tengah memasuki masa produksi.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Malaka, Angerius Agustinus Bria, S.H., M.H., menilai respons pemerintah daerah terhadap situasi darurat ini belum menunjukkan langkah cepat dan serius.

Menurutnya, penanganan darurat terhadap para korban bencana harus segera dilakukan secara maksimal dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia.

"Saya menduga, jangan-jangan saat ini anggaran untuk dinas teknis terkait untuk penanganan darurat bagi para korban bencana alam ini sudah tidak ada. Atau telah digeser ke urusan lain yang sebenarnya tidak urgen untuk kepentingan masyarakat," ungkap Angerius, dalam keterangan resminya, Kamis, 30 April 2026.

Ia menyoroti kondisi masyarakat di dataran rendah, khususnya di sekitar aliran sungai, yang hingga kini masih menghadapi ancaman banjir. Genangan air akibat hujan yang belum surut terus merendam permukiman warga, sementara luapan sungai memperparah situasi di sejumlah wilayah.

Di Desa Lamudur, Forekmodok, dan sekitarnya, luapan Sungai Benenain dilaporkan menyebabkan banjir yang bukan hanya berasal dari air hujan, tetapi juga dari peningkatan debit sungai yang signifikan. Selain itu, tanggul di Desa Lamea dilaporkan jebol, memperluas dampak banjir ke kawasan permukiman dan lahan pertanian.

Sementara itu, bencana longsor di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobele, memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kondisi ini menambah daftar panjang dampak bencana yang belum tertangani secara optimal.

Angerius menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai pemerintah daerah, termasuk BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR, seharusnya memiliki langkah komprehensif dalam menangani bencana.

"Selaku ketua fraksi NasDem DPRD Malaka, Saya menduga ada kesengajaan antara Bupati Malaka serta bawahannya yang bertugas di dinas atau badan masing-masing senang melihat kondisi warga yang mengalami bencana alam ini," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan masyarakat. Menurutnya, anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) harusnya digunakan untuk penanganan darurat termasuk dampak bencana alam.

"Pakai saja anggaran BTT itu untuk bantu rakyat. Bukan buat kegiatan yang kesannya hanya senang-senang. Tidak boleh, bantu rakyat pakai tunda segala macam," tandas Angerius.

Fraksi NasDem menilai, tanpa langkah cepat, transparan, dan terukur, dampak bencana berpotensi semakin meluas dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Desakan ini sekaligus menjadi peringatan keras agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata demi keselamatan dan pemulihan kehidupan warga terdampak. (AS)