RRI.CO.ID Atambua – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Tematik Stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Forum ini dilaksanakan di Aula BP4D, Senin (30/03/2026). Acara ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Staf Khusus Bupati Belu, Pimpinan OPD serta seluruh Camat se-Kabupaten Belu.

Wabup Belu, Vicente Hornai menekankan tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu ketahanan pangan, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting. Menurutnya, ketiga hal tersebut saling berkaitan, dan kunci keberhasilan pelaksanaan program di tahun 2027 terletak pada ketersediaan data yang akurat dan valid.

“Selama 10 tahun dana desa telah bergulir, dan beberapa tahun terakhir juga dialokasikan dana khusus penanganan stunting, namun penurunan angkanya belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh basis data yang belum tepat,” tegas Vicente.

Wakil Bupati juga menyoroti kinerja aparat di tingkat kecamatan, khususnya setelah melakukan kunjungan rutin setiap sabtu ke berbagai wilayah. Ia menemukan adanya keluhan masyarakat karena kurangnya kehadiran petugas di kantor kecamatan, terutama di wilayah Lamaknen Selatan dan Raimanuk.

“Kita diberi kepercayaan oleh Bupati untuk memegang jabatan, maka wajib hadir di kantor dan turun ke lapangan. Jangan sampai menyusun program hanya di meja tanpa mengetahui kebutuhan nyata masyarakat. Di Raimanuk, warga mengeluh memiliki lahan luas namun hanya mampu mengolah 2-3 are karena keterbatasan tenaga dan bantuan. Bagaimana mereka bisa sejahtera jika hanya begitu?” ungkapnya.

Wabup Vicente menekankan pentingnya intervensi yang sesuai dengan potensi daerah. Jika mayoritas warga adalah petani, maka program harus berbasis pertanian; jika peternak, maka fokus pada pengembangan peternakan. Ia juga menyoroti keberlanjutan program, seperti penanaman pakan ternak di Sonis Laloran dan pembagian 81 ekor sapi di Hanowai. Menurutnya, program tidak boleh berhenti setelah peluncuran atau pemberian bantuan, melainkan harus didampingi hingga berjalan mandiri, dengan pembagian tugas yang jelas antar-OPD teknis dan pemerintah desa.

Selain itu, isu dampak eksodus tahun 1999 yang masih dirasakan di wilayah Kakuluk Mesak, Raimanuk, Tasifeto Barat, Raihat, dan Tasifeto Timur juga menjadi perhatian. Bantuan seperti perumahan dinilai belum cukup jika tidak disertai sarana penghidupan berkelanjutan, seperti akses lahan perkebunan.

“Dengan anggaran yang terbatas dan kondisi masyarakat yang seperti ini, mari kita berjalan bersama, berpikir kreatif, dan bekerja nyata di tengah masyarakat. Hanya dengan begitu, angka kemiskinan dan stunting bisa kita turunkan secara nyata,” tutup Vicente.

Diakhir sambutannya, Wakil Bupati mengharapkan forum ini bias menghasilkan rencana kerja yang terarah, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Belu.