RRI.CO.ID, Atambua - Mewujudkan pembangunan kota Atambua yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan kota sesuai dengan potensi daerah, Pemerintah kabupaten Belu bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkotaan Atambua, yang berlangsung di Aula Gedung Wanita Betelalenok Atambua Selasa 3 Maret 2026.

Kegiatan FGD menghadirkan tim perencana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang akan mendampingi Pemerintah Kabupaten Belu dalam menyusun desain pengembangan Kota Atambua sebagai kota perbatasan internasional yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Membuka kegiatan tesebut Bupati Belu Willy Brodus Lay mengatakan kolaborasi dengan UGM dipilih karena kapasitas akademik dan pengalaman universitas tersebut dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Pemerintah daerah berharap hasil kajian yang dilakukan tim akademisi dapat menjadi dokumen perencanaan komprehensif yang menjadi pedoman pembangunan jangka menengah dan panjang.

Dikatakan Tim dari UGM akan melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis kondisi eksisting, identifikasi potensi dan permasalahan, hingga perumusan konsep pengembangan kawasan.

"Atambua harus bertransformasi dari kota biasa menjadi kota internasional yang representatif sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kita ingin Atambua tidak lagi menjadi kota biasa. Kita harus desain dari sekarang supaya menjadi kota internasional perbatasan yang membanggakan sebagai beranda NKRI,”Ucap Bupati Willy Lay

Lebih lanjut disampaikan, sejumlah gagasan strategis yang perlu dituangkan dalam dokumen masterplan pembangunan, termasuk pembangunan jalan lingkar luar (ring road) untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman dan tata ruang kota.

“Ring road itu bukan sekadar jalan. Itu untuk mengatur tata kota supaya masyarakat tidak membangun rumah sembarangan dan kota kita tertata dengan baik,”katanya.

Selain infrastruktur jalan, Bupati Willy Lay juga menekankan pentingnya ruang terbuka hijau dan taman kota sebagai identitas kota modern. Pemerintah daerah telah merelokasi beberapa kantor seperti PU dan PDAM demi menghadirkan taman kota yang representatif.

“Salah satu ciri utama kota itu adalah taman. Kalau kita ke luar negeri atau ke Timor Leste, mereka punya taman yang bagus. Kita juga harus punya taman yang menjadi kebanggaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bupati Willy Lay, Atambua menjadi kota festival perlu didorong dengan memanfaatkan potensi maritim di Selat Ombai yang menjadi jalur lintasan ikan marlin, tuna, dan cakalang. Ia mengingat kembali pengalaman penyelenggaraan fishing tournament yang mendapat respons besar dari peserta.

“Kita punya potensi besar di laut. Kalau dikelola dengan baik, Atambua bisa dikenal sebagai kota festival dan sport tourism,” ungkapnya.

Dari sisi konektivitas, Bupati Willy Lay menyoroti potensi Bandara Haliwen yang pernah menjadi titik persinggahan penerbangan internasional menuju Darwin.

“Bandara Haliwen sangat strategis. Ke depan kita harapkan bukan hanya pesawat kecil, tetapi juga pesawat berbadan besar bisa mendarat di sini,” ucapnya.

Selain itu, Pelabuhan Atapupu serta keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain dengan nilai perdagangan Indonesia - Timor Leste sekitar Rp700–800 miliar per tahun dinilai sebagai potensi strategis yang harus dimaksimalkan.

Bupati Willy Lay juga menyinggung peluang besar apabila Blok Migas Masela beroperasi.

“Kalau Blok Masela berjalan, Belu harus siap menjadi kota logistik pendukung. Letak geografis kita sangat strategis,” tandasnya, sambil mengajak seluruh peserta FGD untuk menyampaikan ide dan gagasan secara terbuka agar masterplan yang disusun benar-benar komprehensif dan visioner.

Diketahui, Penyusunan masterplan tersebut bertujuan untuk merancang arah pengembangan Kota Atambua sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan kota dapat menjawab tantangan pertumbuhan penduduk, kebutuhan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.