RRI.CO.ID, Atambua - Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menegaskan komitmennya dalam penanggulangan bencana dengan membentuk Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) di tingkat provinsi hingga ke Kabupaten, salah satunya di Kabupaten Belu yang dimulai kegiatan sosialisasi dari tanggal 2-3 Maret 2026 di Aula Hotel Nusantara II.

Kadiv Pelayanan Markas PMI NTT Adrianus Jeharun menyampaikan Pokja AMPD Belu merupakan implementasi lanjutan dari Pokja APMD Provinsi dibentuk pada Juni 2025 dan telah diresmikan melalui Surat Keputusan Gubernur NTT, 371/KEP/HK/2025 dimana dibentuk sebagai wadah strategis untuk meng koordinasikan, mengonsolidasikan aksi antisipasi bencana dari provinsi kabupaten hingga ke desa-desa sehingga kehadiran Pokja AMPD menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan kebencanaan di NTT.

Ia mengatakan Pokja yang dibentuk merupakan suport kemitraan yang dibangun PMI dengan Australia Red Cross (ARC) dan juga kemitraan bersama DFAT Australia.

Ditegaskannya Pokja dibentuk di tingkat Kabupaten juga untuk mmembangun jejaring sn kelompok kerja yang melibatkan Pentahelix pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, (LSM/NGO), dunia usaha, Pers/media serta Perwakilan Masyarakat dengan adanya pokja merubah persepsi dalam mekanisme penanggulangan bencana dari sifatnya respon tanggap Darurat ke mekanisme preventif.

,” Dengan adanya Pokja ini akan mengedepankan aksi preventif langkah-langkah pencegahan, dan Pokja yang dibentuk harus benar-benar implentasi untuk membantu menciptakan aksi dini yang terintegrasi dengan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG ucap Adrian.

Adrian menambahkan selain itu Pojka di level Kabupaten menjadi rujukan proyek siap siaga untuk wilayah rujukan seperti di Desa Sadi dan Bauho yang sesuai SOP sebagaimana 3 pilar utama AMPD yakni Peringatan Dini, aksi dini dan mekanisme pendanaan.

Ia berharap pokja AMPD tidak berhenti pada sekedar penyampaian informasi namun ditindakljuti dengan aksi nyata di masyarakat dengan menyebarkan semua informasi hingga ke level masyarakat yang berbasis inklusif dalam menjangkau berbagai kalangan kelompok-kelompok rentan, disabilitas, ibu hamil dan lansia juga Pokja yang terbentuk menjadi aksi dini pencegahan simulasi bencana di desa sesuai sehingga apa yang dikerjakan bukan hanya kepada PMI namun untuk pemerintah.

Dikesempatan yang sama Ketua Harian Pengurus Palang Merah Kabupaten Belu Theodorus F. Seran Tefa, menyampaikan dengan terbentuknya Pokja menjadi aksi antisipatif dalam merespon peringatan dini yang dikeluarkan BMKG lebih masif khususnya di wilayah rawan bencana baik banjir, tanah longsor, rob, puting beliung dan jenis bencana hidrometerologis lainnya.

Ia mengungkapkan dalam perjalanannya, Pokja AMPD telah menginisiasi sejumlah kegiatan strategis, di antaranya koordinasi lintas sektor dalam pertukaran informasi untuk mendukung sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas para pihak terkait dalam pelaksanaan aksi antisipasi dan respon peringatan dini.