RRI.CO.ID, Atambua - Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu menegaskan bahwa jumlah petugas parkir resmi yang terdaftar saat ini hanya sebanyak 50 orang petugas sehingga dikuar dari jumlah tersebut aktivitas pemungutan juru parkir liar karena tidak memiliki izin maupun surat tugas resmi.

Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Belu Robertus Yeremia Mali sebagai respon atas maraknya praktik parkir tanpa atribut dan tanpa karcis terutama di kawasan pasar dan pertokoan kota Atambua.

Ia mengatakan secara regulasi petugas parkir resmi yang terdata hanya berjumlah 50 petugas dibekali dengan atribut berupa rompi, tanda pengenal serta karcis dan retribusi sebagai bukti pembayaran. Selain itu juga telah memiliki lokasi tugas yang telah ditetapkan.

,”jika masyarakat menemukan petugas parkir yang tidak menggunakan atribut resmi dan memberikan karcis jangan segan untuk tidak membayar karcis karena itu Jukir liar,” ucap Robert Mali dengan tegas kepada RRI.CO.ID pada Senin 23 Februari 2026.

Robert Mali mengungkapkan Juliet liar dinilai sangat merugikan daerah karena retribusi parkir tidak masuk ke kas pemerintah. Selain itu praktek tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat akibat tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu ia memastikan akan terus meningkatkan pengawasan dan melakukan penertiban secara bertahap dan telah memulai dengan PKS baru bersama seluruh petugas parkir dengan itu penaatan sistem perparkiran di wilayah kabupaten belu akan berjalan dengan baik, pihaknya juga gencar melakukan pembinaan bagi petugas parkir agar menjadi Jukir resmi yang sesuai prosedur berlaku.

Diakhir dirinya kembali menghimbau masyarakat agar hanya membawanya karcis kepada petugas resmi yang dapat menunjukkan identitas diri dan memberikan karcis, Partisipasi aktif dinilai penting untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, transparan dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Belu. (KM)