RRI.CO.ID, Kefamenanu - Para PNS di TTU kini mulai gelisah, karena Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sementara menghentikan pelayanan beras jata bagi PNS dan sudah berjalan selama 2 bulan (Januari-Februari). Penghentian pelayanan beras di Kabupaten TTU oleh Perum Bulog ini sangat mengganggu para PNS pasalnya hingga saat ini mereka belum menerima beras jatah mereka.

Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, saat dikonfirmasi awak media di kantor Bupati pada, Kamis 19 Februari 2026 membenarkan hal tersebut. Bupati Falen mengakui, pada saat ini beras jatah bagi para ASN di TTU belum bisa dibagikan karena keterbatasan stok beras di Bulog.

"Memang selama ini PNS maupun ASN PPPK belum menerima beras jatah. Kendalanya adalah Bulog tidak melayani karena mungkin ada keterbatasan stok," ujar mantan TNI ini.

Bupati Falent melanjutkan bahwa informasi tentang dihentikannya pelayanan beras jatah PNS dari Bulog sudah disampaikan Sekda TTU, Fransisikus Bait Fay beberapa waktu lalu. Dengan kendala tersebut maka pihaknya memutuskan agar beras jatah bagi para PNS di TTU dibeli dari petani atau beras brand lokal.

"Saya sudah perintahkan agar beras jatah ini diambil dari masyarakat karena kita sudah swasembada beras. Sehingga beras dengan brand lokal yang tahun 2025 sudah kita launching seperti beras Atoin Meto dari persawahan Naen, Beras Nona Biinmaffo dari Lurasik dan lainnya. Sehingga kalau brand lokal itu cukup biar diambil sama Pemda TTU dan selisih harganya nanti kita subsidi. Ini mau tidak mau harus kita lakukan karena Bulog yang tidak melayani lagi. Mungkin karena keterbatasan stok Bulog utamakan masyarakat," kata Bupati Falent.

Sementara Kepala Perum Bulog Cabang Atambua, Yeremi Ruthando Febriant Djami, saat diwawancarai awak media via telpon mengatakan Bulog memiliki stok beras yang memadai untuk melayani PNS di TTU. Tetapi persoalannya adalah selisih harga beras di Bulog tinggi sehingga Pemda TTU memilih membeli beras jatah PNS dari petani", ujar Yeremi.

Menurut Yeremi, Bulog Atambua masih melayani beras jatah PNS TTU di bulan Januari. Dan harga beras CPP yang biasanya Pemda TTU beli untuk ribuan PNS itu dibandrol dengan harga Rp 12.600. Tetapi di tahun 2026, beras CPP harganya sudah naik menjadi 17.000-an sehingga Pemda TTU tidak lagi membeli beras jatah PNS ke Bulog", kata Yeremi.

"Penetapan kenaikan harga beras CPP dari 12.600 ke 17.000 ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dan saat ini masih dirancang. Jadi beras jatah PNS di TTU belum disediakan karena kenaikan harga dan bukan ketersediaan stok beras. Untuk diketahui beras jatah PNS di TTU yang diambil dari Bulog itu sebanyak 174 ton per bulan", ujar Yeremi (SK).