Disabilitas NTT Rawan Diskriminasi, HWDI Dorong Layanan Inklusif
- 19 Jul 2026 07:17 WIB
- Atambua
RRI.CO.ID,Atambua - Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)-NTT, Petronela Sau Naikofi,S.E mengatakan, akses layanan publik yang ramah disabilitas sangat mendesak. Karena fasilitas pelayanan publik di NTT saat ini sebagian besar belum aksesibel.
"Dan inklusivitasnya masih sebatas komitmen di atas kertas, bukan dalam praktik nyata." Demikian disampaikannya
kepada rri.co.id, Sabtu 18 Juli 2026.
Lanjutnya kondisi ini menyebabkan kelompok rentan khususnya perempuan disabilitas, mengalami diskriminasi fisik dan non fisik saat mencoba mengakses hak-hak dasar mereka.
"Bagi perempuan penyandang disabilitas mereka sering menghadapi kendala aksesibilitas infrastruktur dan mengalami diskriminasi. Seperti hambatan komunikasi, kurangnya privasi dalam layanan kesehatan reproduksi,serta lambatnya respons dari fasilitas publik," ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, beberapa daerah di NTT seperti Kota Kupang mulai mereplikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan ramah disabilitas di beberapa puskesmas percontohan.
"Namun, implementasi yang menyeluruh dan pengawasan yang ketat masih sangat dibutuhkan," kata Petronela. Melalui desakan ini, HWDI NTT aktif berkolaborasi dengan perwakilan Ombudsman RI NTT untuk mendorong penerapan SOP pelayanan inklusif.
"Yang kita minta wujud nyata dan menyediakan kanal pengaduan seperti SP4N LAPOR yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Upaya ini berfokus pada evaluasi layanan dasar seperti puskesmas dan fasilitas reproduksi juga memastikan adanya SOP yang benar-benar akomodatif," ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....