RRI.CO.ID, Atambua – Upaya penerapan energi terbarukan di sektor pertanian bukan sekadar memberikan bantuan kepada petani, tetapi harus dilakukan melalui kajian dan perhitungan matang.

Informasi tersebut disampaikan Konsultan Energi Terbarukan Rejaton Indonesia, Mohammad Ghadafi kepada RRI Atambua dalam layanan Green Radio, Sabtu 14 Maret 2026, menjelaskan setiap penerapan teknologi energi alternatif selalu didasarkan pada analisis kebutuhan dan kondisi lapangan.

“Kami tidak sekadar memberikan intervensi kepada petani, tetapi semua melalui kajian dan perhitungan matang agar teknologi yang dipasang benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Menurutnya salah satu kendala utama yang sering ditemui ketika petani ingin beralih ke energi terbarukan adalah persoalan biaya investasi awal.

“Keraguan masyarakat atau kelompok tani biasanya ada di sisi biaya karena pompa air tenaga surya membutuhkan investasi awal yang cukup besar,” tutur Dafi.

Ia menjelaskan minimnya sosialisasi mengenai perbandingan biaya antara energi konvensional dan energi terbarukan juga membuat masyarakat masih ragu untuk beralih.

Padahal jika dihitung dalam jangka waktu satu hingga beberapa tahun, penggunaan energi konvensional dapat menghabiskan biaya lebih besar dibandingkan energi terbarukan.

“Kalau energi terbarukan memang butuh biaya besar di awal, tetapi setelah pemasangan itu penggunaannya bisa gratis dalam jangka panjang,” ucapnya.

Ghadafi menilai kurangnya contoh nyata atau proyek percontohan juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat belum sepenuhnya yakin untuk melakukan investasi.

Karena itu menurutnya sosialisasi secara berkelanjutan sangat penting agar kelompok tani memahami manfaat energi terbarukan secara lebih jelas.

Ia menambahkan peran pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta sangat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan teknologi tersebut.

“Kerja sama antara pemerintah, penyedia teknologi, dan masyarakat menjadi kunci agar pemanfaatan energi terbarukan bisa berjalan berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya kolaborasi tersebut juga memungkinkan adanya pengelolaan bersama di tingkat desa, misalnya melalui lembaga pengelola air yang dibentuk oleh masyarakat.

Melalui sistem tersebut, pengelolaan sumber air, pemeliharaan teknologi, serta pelaporan kepada instansi terkait dapat berjalan secara berkesinambungan.

“Kami dari pihak penyedia teknologi akan terus mendampingi agar sistem tetap berjalan, perawatan dilakukan, dan teknologi benar-benar dimanfaatkan masyarakat,” tutur dia.

(Epi Mau)