RRI.CO.ID, Kefamenanu - Ketua Satgas program makan bergizi gratis (MBG) yang juga Wakil Bupati TTU tidak ingin diperdaya. Karena itu, ia memarahi Koordinator SPPI dan SPPG Kabupaten TTU karena tidak serius mengawasi program MBG. Sehingga ada menu makanan yang disajikan pada sekolah tertentu berulat dan basi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, saat menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait di Auala Kantor Bupati pada Senin 2 Maret 2026.

Kekecewaan Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu adalah pada saat rapat koordinasi di bulan Januari 2026 lalu telah disepakati supaya daging ayam, telur maupun beras harus menggunakan bahan baku yang segar dan diambil dari masyarakat TTU. Tetapi hingga saat ini (Maret) justru daging ayam ayam yang dipakai pengelola dapur MBG adalah ayam beku (Frozen). Sehingga tidak heran ada makanan yang disajikan berulat", ujar mantan staf Ahok ini.

"Perlakuan seperti Ini sangat tidak bisa diterima. Anak-anak sekolah di TTU harus mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Bukan makanan yang berulat, karena pemerintah pusat membayar mahal itu SPPI dan SPPG supaya bekerja serius membantu pemerintah daerah mencerdaskan anak bangsa bukan membuat mereka keracunan", ujar Wakil Bupati Kamilus.

Wakil Bupati Kamilus juga mengingatkan bahwa generasi yang mendapat MBG saat ini adalah persiapan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga koordinator SPPG dan SPPI di TTU jangan lengah terkait pengawasan program MBG ini. Kejadian di SMK Negeri 1 Kefamenanu harus menjadi pelajaran bagi semua untuk lebih serius dan bertanggung jawab.

"Jangan perdaya anak-anak SD hingga SMA/SMK/MTs di TTU dengan makan yang berulat karena setiap dapur ada ahli gizi. Pasalnya anak-anak sebelumnya makan dari rumah masing-masing tanpa pemeriksaan ahli gizi pun tidak ada yang keracunan ataupun makanan basi. Sehingga SPPI dan SPPG perlu pengawasan ketat dan jangan membuat program ini menjadi tidak masuk akal," ujar Kamilus.

Ia menekankan bahwa SPPI dan SPPG di TTU merupakan perpanjangan tangan dari badan gizi nasional (BGN). Sehingga harus memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak di TTU bukan sebaliknya. Selain itu, pengelola dapur juga harus memberdayakan petani TTU dengan memakai beras lokal yang ada di daerah ini seperti dari Wini, Haekto maupun Lurasik. Sehingga dari program ini masyarakat bisa mendapatkan dampak ekonominya bukan hanya jadi penonton", ujar mantan staf Ahok ini.

Wakil Bupati Kamilus juga mengingatkan supaya kalau SPPI dan SPPG di TTU yang mengalami kesulitan soal suplai bahan baku maka perlu berkoordinasi dengan Pemda TTU bukan mengambil jalan sendiri. Sebab Bupati dan Wakil Bupati adalah penanggung jawab di TTU dan tidak boleh berlaku ego", ujarnya (SK).