Setahun Prabowo Gibran: Refleksi, Realisasi Menuju Indonesia Maju

KBRN, Atambua: Satu tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Dalam waktu singkat di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan tantangan sosial-ekonomi dalam negeri yang kian kompleks, duet ini mencoba menghadirkan arah baru bagi pembangunan nasional. Melalui sejumlah program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat.

Program Seperti Makan Bergizi Gratis, Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih menjadi ikon kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menegaskan komitmen pemerintahan terhdap kesejahteraan rakyat kecil. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut bukan sekedar administrasi rutin melainkan langkah strategi menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan mandiri secara ekonomi.

Mewujudkan Institusi Inklusif

Dari perspektif teori pembangunan langkah yang ditempuh Prabowo-Gibran sejalan dengan gagasan Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail. Dalam karya monumental itu, kedua penulis menegaskan bahwa perbedaan mendasar antara negara maju dan tertinggal tidak terletak pada kekayaan sumber daya alam, iklim, atau letak geografis, tetapi pada institusi ekonomi dan politik yang inklusif atau eksklusif. Negara yang memiliki institusi inklusif yakni sistem yang memberi ruang bagi seluruh warga untuk berpartisipasi dalam ekonomi, mengakses pendidikan dan kesehatan, serta menikmati hasil pembangunan akan berkembang lebih makmur dan stabil. Sebaliknya, negara yang dikuasai oleh institusi eksklusif, di mana kekuasaan dan kekayaan hanya berputar di tangan segelintir elite, akan terjebak dalam kemiskinan dan ketimpangan struktural yang berkepanjangan.

Melalui kacamata tersebut, program-program unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran dapat dibaca sebagai upaya membangun institusi inklusif di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis berusaha memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh sehat tanpa hambatan ekonomi. Dengan memberi perhatian pada kelompok anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, program ini menyentuh akar persoalan gizi yang selama ini menjadi penghalang kemajuan kualitas sumber daya manusia.

Program Kesehatan Gratis menegaskan komitmen negara untuk hadir melindungi warganya, menjamin hak atas kesehatan tanpa diskriminasi ekonomi.

Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan menjangkau sekolah berkualitas.

Koperasi Merah Putih merepresentasikan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis gotong royong, yang menegaskan bahwa kemandirian ekonomi nasional harus tumbuh dari bawah, bukan hanya dari segelintir pelaku besar.

Mengoreksi "Paradoks Indoneaia"

Arah kebijakan ini juga berakar pada gagasan yang pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam bukunya “Paradoks Indonesia”. Dalam karya itu, Prabowo menguraikan realitas ironis bahwa negeri yang begitu kaya sumber daya alam dan manusia justru masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan struktural. Menurutnya, penyebab utama dari paradoks itu adalah struktur ekonomi yang timpang dan ketergantungan pada kekuatan asing, serta lemahnya kapasitas nasional dalam mengelola kekayaan untuk kepentingan rakyat sendiri. Karena itu, melalui program-program unggulan yang kini dijalankan, tampak ada upaya sistematis untuk mengoreksi paradoks tersebut: menghadirkan negara yang kuat namun berpihak pada rakyat, dan membangun kemandirian ekonomi melalui penguatan kapasitas manusia serta kelembagaan ekonomi rakyat.

Tantangan Implementasi dan Tata Kelola

Namun, sebagaimana diingatkan dalam Why Nations Fail, membangun institusi inklusif bukan pekerjaan mudah. Tantangan bukan hanya pada desain kebijakan, tetapi juga pada implementasi, tata kelola, dan integritas penyelenggara. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, memerlukan sistem distribusi dan pengawasan yang terencana dengan baik.

Di beberapa daerah, masih muncul persoalan terkait akurasi data penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran, hingga kualitas makanan yang belum seragam. Kasus keracunan massal yang sempat terjadi di sejumlah sekolah menunjukkan bahwa program sebesar ini memerlukan manajemen yang lebih disiplin dan transparan. Di sisi fiskal, keberlanjutan pendanaan menjadi ujian penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembiayaan program tidak hanya kuat secara jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.

Kapasitas daerah juga menjadi faktor krusial. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dengan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang beragam. Implementasi program di daerah perkotaan yang infrastruktur dan sumber daya manusianya memadai tentu berbeda dengan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang menghadapi tantangan logistik, akses, dan sumber daya. Untuk itu, keberhasilan program-program unggulan ini menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta. Tanpa koordinasi lintas level pemerintahan dan partisipasi masyarakat, semangat inklusif yang menjadi jiwa program akan sulit terwujud.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Dalam konteks ekonomi, program-program unggulan ini juga berpotensi menciptakan efek berkelanjutan (sustainable economic effect) yang penting bagi penguatan daya tahan ekonomi nasional. Ketika masyarakat tidak lagi terbebani oleh biaya pendidikan, kesehatan, dan pangan dasar, daya beli mereka meningkat, konsumsi domestik tumbuh, dan perputaran ekonomi di tingkat lokal semakin aktif. Efek ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, tetapi juga menjadi mesin pertumbuhan yang berakar di dalam negeri, bukan sekadar bergantung pada investasi asing.

Di sinilah Koperasi Merah Putih memainkan peran penting, bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai wahana pembelajaran kolektif tentang kemandirian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam mengelola sumber daya.

Dari sisi sosial dan budaya, kebijakan ini berpotensi membangun kembali nilai gotong royong yang selama ini mulai terkikis oleh arus individualisme dan pasar bebas.

Melalui program-program ini, masyarakat diajak untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Ini penting, sebab membangun bangsa tidak cukup hanya dengan kebijakan dari atas, melainkan juga memerlukan kesadaran kolektif dari bawah. Ketika rakyat ikut mengawasi, mengoreksi, dan berpartisipasi, maka kebijakan menjadi lebih adaptif dan berakar pada kebutuhan nyata masyarakat.

Satu tahun perjalanan ini memang belum cukup untuk menilai keberhasilan secara menyeluruh, tetapi sudah cukup untuk menegaskan arah yang sedang ditempuh: pembangunan yang berpihak pada rakyat, yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan kualitas manusia. Dalam perspektif Paradoks Indonesia, langkah ini dapat dianggap sebagai upaya untuk keluar dari lingkaran ketergantungan ekonomi dan politik yang selama ini membelenggu Indonesia. Sementara dalam perspektif Why Nations Fail, program-program ini adalah langkah awal dalam memperkuat fondasi institusi inklusif yang menjadi kunci keberlanjutan sebuah bangsa.

Partisipasi Rakyat Jadi Kunci

Keberhasilan sejati dari kebijakan-kebijakan ini akan sangat bergantung pada partisipasi kolektif rakyat. Masyarakat harus diposisikan sebagai subjek aktif, bukan objek pasif. Mereka perlu terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program, memberikan aspirasi berdasarkan kondisi lokal, dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

Pemerintah pusat dan daerah harus membuka ruang dialog dan kolaborasi, sebab tanpa partisipasi rakyat, kebijakan sebaik apa pun akan kehilangan legitimasi dan daya dorong sosialnya.

Menuju Indonesia Maju dan Inklusif

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dapat dipandang sebagai babak awal dari proses panjang menuju transformasi sosial dan ekonomi yang lebih adil. Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih bukan hanya simbol politik, tetapi manifestasi dari gagasan besar tentang negara yang hadir, berpihak, dan membangun dari bawah. Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari niat atau retorika, melainkan dari konsistensi pelaksanaan, transparansi pengelolaan, serta integritas seluruh elemen bangsa.

Indonesia Maju bukanlah tujuan yang bisa diraih dalam waktu singkat, melainkan hasil dari kerja keras kolektif antara pemerintah dan rakyat yang saling percaya. Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan disiplin dan semangat kebersamaan, maka bangsa ini tidak akan terjebak lagi dalam paradoks kemakmuran semu, tetapi akan menapaki jalan baru menuju kemakmuran sejati sebuah Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Atambua, 23 Oktober 2025. Yohanes Berchmans Ngga’A Rua. (Pengamat Politik, Sosial, Ekonomi, Budaya, Pendidikan, pelaku UMKM dan Pemerhati Kebijakan Publik).