RRI.CO.ID, Yogyakarta - Komisi A DPRD DIY mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk meningkatkan kapasitas anggaran penanggulangan bencana pada anggaran tahun 2027. Hal ini perlu dilakukan mengingat anggaran yang dirancang untuk penanggulangan bencana tahun 2027 sangat tidak memadai, bahkan tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi bencana.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan, anggaran yang memadai dalam mewujudkan masyarakat tangguh tidak hanya saat terjadi bencana, tetapi dengan memastikan masyarakat siap. Langkah ini bisa terwujud dengan dukungan pelatihan, simulasi bencana berbasis Kalurahan dan Kelurahan.
Sedangkan lanjut Eko, pada rancangan anggaran 2027, program Penyiapan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana hanya untuk 25 keluarga. Menurutnya, simulasi penanggulangan bencana berbasis kalurahan dan kelurahan akan lebih mudah dalam melakukan koordinasi.
"Kita percayakan dengan lurah di masing-masing wilayah, kita percayakan dengan Destana (Desa Tangguh Bencana) dan Kaltana (Kalurahan Tangguh Bencana) di masing-masing wilayah, kita koordinasikan bersama dengan KSB (Kampung Siaga Bencana), dengan Satlinmas, dengan berbagai elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.
Disamping masyarakat, simulasi untuk memastikan kesiapsiagaan juga perlu dilakukan kepada para jurnalis yang melakukan peliputan. Hal ini lanjut Eko Suwanto penting, mengingat ketugasannya saat di lokasi bencana ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana.
"Karena bagi kita menjadi utama dan penting untuk menjaga keselamatan tidak hanya warga masyarakat, tapi juga keselamatan relawan dan juga teman-teman wartawan," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, pada tahun 2026 ini ada kurang lebih 18 Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana), Kaltana termasuk Destana, telah mendapatkan bantuan peralatan dari BPBD. Termasuk ada 7 yang diserahkan di Kota Kota Yogyakarta seperti genset, chainsaw, dan lain-lain.
Eko Suwanto menekankan, tidak ada yang menghendaki adanya bencana terjadi, sehingga diharapkan swasta dan perusahaan yang berbisnis di DIY, untuk memastikan tempat-tempat bisnisnya tangguh menghadapi bencana. Sinergi dilakukan dengan BPBD untuk memastikan ketangguhan tersebut.
Ketua Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti tentang penegakan Perda Tata Ruang di DIY. Dalam pandangannya, terdapat berbagai pelanggaran tata ruang di DIY, seperti hotel yang berada di pinggir pantai. Termasuk ruang vegetasi yang kian menyempit sehingga berdampak pada panasnya lingkungan Yogyakarta saat ini.
"Misalnya kayak Kota Yogyakarta ini yang saya tinggal sendiri. Kenapa kok hawanya sumuk? Itu penjelasannya simpel, karena tanahnya dimakan hotel, dimakan bangunan. Sehingga tanamannya berkurang, otomatis kalau tanamannya berkurang, produk oksigennya pasti berkurang, kan kira-kira begitu," ujarnya.
Eko Suwanto juga mengajak perguruan tinggi, untuk melakukan konsolidasi terkait dengan edukasi penanggulangan bencana. Termasuk ketika KKN di DIY memiliki tematik tentang penanggulangan bencana, seperti gotong royong membantu menanam di Jogja.
"Jadi KKN itu tidak membayangkan kemudian melakukan aktivitas yang mahal, tidak, tapi bisa bergotong royong untuk melalui, misalnya tiap kampus menyumbang tanaman," katanya, menambahkan.
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki setidaknya 14 jenis ancaman potensi bencana. Sehingga simulasi secara parsial perlu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....