Ancaman El Nino Godzilla 2026, Pakar UGM Ingatkan Krisis Air dan Pangan

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Ancaman El Niño kuat yang beriringan dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif perlu diantisipasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Niño 2026 berpotensi berkembang menjadi kategori kuat, dengan peluang hingga 75 persen meningkat menjadi amat kuat pada Agustus hingga Oktober.

Kombinasi kedua fenomena tersebut berpotensi menurunkan curah hujan dan memperpanjang musim kemarau di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini dapat memicu dampak berantai, mulai dari kekeringan, krisis air, hingga terganggunya ketahanan pangan.

Dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM Dr. Emilya Nurjani, menjelaskan El Niño dan IOD positif merupakan fenomena iklim berskala regional hingga global yang berpengaruh terhadap distribusi curah hujan di Indonesia. Keduanya berkaitan dengan perubahan suhu muka laut, tetapi terjadi di wilayah berbeda.

El Niño berkaitan dengan kondisi suhu muka laut di Pasifik tropis, sedangkan IOD positif dipengaruhi perbedaan suhu muka laut antara wilayah barat dan timur Samudra Hindia.

“Kedua fenomena ini memberi dampak berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. Ketika kedua fenomena tersebut berkembang secara bersamaan, maka efeknya dapat saling memperkuat dalam mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurut Emilya, kondisi tersebut berpotensi membuat musim kemarau berlangsung lebih lama dan mengakibatkan awal musim hujan mundur. Meski demikian, tingkat dampaknya tidak akan sama di setiap daerah karena dipengaruhi karakteristik geografis masing-masing wilayah.

“El Niño Godzilla sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai fenomena iklim yang ekstrem, tetapi juga sebagai alarm untuk melihat bagaimana setiap wilayah memiliki tingkat risiko dan kapasitas adaptasi yang berbeda,” katanya.

Ia menjelaskan, El Niño tidak secara otomatis menyebabkan seluruh wilayah Indonesia mengalami kekeringan dengan tingkat keparahan yang sama. Kerentanan suatu wilayah dipengaruhi pola curah hujan, topografi, kondisi tanah, ketersediaan sumber air, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, hingga ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian.

Wilayah dengan pola iklim monsun yang memiliki perbedaan musim hujan dan kemarau lebih tegas dinilai memiliki risiko lebih besar. Kondisi tersebut antara lain ditemukan di sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, serta wilayah selatan Indonesia.

“Adapun wilayah bertipe monsoonal antara lain sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, serta wilayah selatan Indonesia. Sebaliknya, wilayah yang memiliki pola hujan atau klimatologi ekuatorial memiliki karakteristik berbeda dalam menghadapi periode kering.” katanya.

Selain faktor iklim, kondisi geologi juga memengaruhi kemampuan suatu daerah menghadapi kekeringan. Wilayah dengan ketersediaan air tanah yang besar cenderung memiliki daya tahan lebih baik dibandingkan daerah yang tersusun atas batuan gamping atau kawasan karst.

“Wilayah monsoonal dan karst memiliki dampak terhadap ketersediaan air dan pertanian jika mengalami penambahan periode kering,” ujarnya.

Tekanan terhadap kebutuhan air juga menjadi perhatian, terutama di kawasan perkotaan dan sentra pertanian intensif. Tingginya kebutuhan air di wilayah tersebut dapat meningkatkan risiko ketika cadangan air mulai menurun.

Karena itu, Emilya menilai pemerintah perlu menerapkan pendekatan berbasis wilayah. Informasi mengenai potensi kekeringan tidak cukup hanya disampaikan secara umum, tetapi perlu disertai pemetaan wilayah rentan, kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak, serta sumber daya yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko.

Menurutnya, dampak yang paling perlu diwaspadai adalah keterkaitan antara kekeringan, krisis air, dan ketahanan pangan. Penurunan curah hujan dan musim kemarau yang lebih panjang dapat mengurangi ketersediaan air untuk irigasi, mengganggu pola tanam, menurunkan produktivitas pertanian, hingga meningkatkan risiko gagal panen.

“Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, persoalan yang awalnya berkaitan dengan cuaca dan iklim dapat berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, hingga ketahanan wilayah,” ujarnya.

Menghadapi potensi kekeringan hingga awal 2027, Emilya mendorong perubahan pendekatan dari sekadar merespons setelah bencana terjadi menjadi upaya antisipasi dengan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim.

Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyesuaikan kalender dan pola tanam, menentukan komoditas atau varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan, mengatur distribusi air irigasi, serta menyiapkan cadangan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.

“Pada saat kondisi kekeringan yang sangat panjang, maka yang perlu dilakukan adalah mengubah pendekatan dari respons setelah terjadi kekeringan menjadi antisipasi berbasis informasi iklim,” ujarnya.

Di tingkat daerah, pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur penyimpanan air, seperti waduk, kolam retensi, dan sistem pemanenan air hujan. Langkah tersebut perlu diiringi perlindungan daerah tangkapan air secara berkelanjutan.

Emilya menambahkan, pemetaan risiko berbasis wilayah juga penting dilakukan agar kebijakan penanganan kekeringan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kerentanan setiap daerah.

“Menghadapi El Niño bukan hanya bagaimana kita menghadapi kekeringan ketika sudah terjadi, tetapi bagaimana kita menggunakan informasi iklim untuk bertindak lebih awal,” kata Emilya.