Komisi C DPRD DIY Tinjau Talud Sungai Opak yang Rusak di Piyungan

RRI.CO.ID, Yogyakarta – Langkah cepat dilakukan Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kerusakan talud Sungai Opak di Padukuhan Pagergunung, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul. Kerusakan talud yang dipicu banjir berulang dikhawatirkan terus memicu abrasi dan mengancam fasilitas umum maupun aset warga.

Kunjungan lapangan dipimpin Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiantoro didampingi Wakil Ketua Komisi C Amir Syarifudin, sejumlah anggota Komisi C, serta perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Rombongan meninjau langsung titik-titik kerusakan di sepanjang bantaran Sungai Opak yang mengalami abrasi cukup parah. Berdasarkan laporan warga, beberapa kali banjir melanda kawasan tersebut hingga menyebabkan talud sungai rusak. Dampaknya, badan jalan amblas serta area pemakaman dan ribuan meter persegi tanah wakaf milik masjid di Padukuhan Pagergunung tergerus. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan segera agar kerusakan tidak semakin meluas saat memasuki musim penghujan.

Tokoh masyarakat Sitimulyo Yanto dan Sutiyar menjelaskan warga Pagergunung 1 dan Pagergunung 2 sebenarnya telah berupaya melakukan penanganan secara swadaya melalui gotong royong. Masyarakat membangun talud darurat menggunakan ribuan ban bekas truk yang dipadukan dengan batu dan pasir sebagai penahan arus sungai. Namun, upaya tersebut belum mampu menahan derasnya arus Sungai Opak ketika debit air meningkat.

“Setiap musim penghujan datang, talud darurat yang dibuat warga kembali rusak diterjang banjir. Karena kemampuan masyarakat terbatas, kami berharap pemerintah segera turun tangan agar abrasi tidak semakin meluas,” ujarnya.

Warga khawatir apabila tidak segera dilakukan penanganan permanen, abrasi akan terus menggerus bantaran sungai dan mengancam keselamatan lingkungan permukiman maupun fasilitas umum di sekitarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiantoro menyatakan akan mengawal penanganan kerusakan talud agar segera memperoleh solusi melalui koordinasi dengan instansi teknis terkait.

“Kami ke sini merespons aduan warga mengenai adanya kerusakan talud Sungai Opak yang telah mengakibatkan jalan amblas, makam, dan tanah wakaf tergerus,” katanya.

Nur Subiantoro menambahkan, Komisi C juga mengundang perwakilan BBWSSO sebagai instansi yang berwenang menangani masalah sungai. Pihak BBWSSO menyampaikan kesiapan memberikan dukungan awal berupa bantuan bronjong sebagai pengaman sementara bantaran sungai.

PPK Sungai Pantai BBWSO Dicky Maulana menyatakan telah menerima surat permohonan bronjong dari warga dan siap membantu. BBWSSO mengapresiasi warga Pagergunung 1 dan 2 yang telah bergotong royong secara swadaya merawat sungai. Selain itu, BBWSSO siap meminjamkan alat berat untuk mendukung pekerjaan normalisasi Sungai Opak agar aliran sungai kembali terkendali.

“Kami siap membantu bronjong sesuai permintaan warga untuk penanganan jangka pendek,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi C Amir Syarifudin menegaskan penanganan talud yang rusak harus segera dilakukan karena kerusakan telah meluas hingga menggerus ribuan meter persegi tanah warga dan tanah wakaf.

“Warga sudah lama menderita sehingga perlu penanganan segera,” katanya.

Anggota Komisi C Aslam Ridlo menambahkan, penanganan kerusakan talud Sungai Opak di Pagergunung dapat mengadopsi pola penanganan di Wirokerten, Banguntapan, Bantul, yaitu melalui koordinasi antara BBWSSO dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

“Seperti di Wirokerten, bronjong disediakan oleh BBWSSO, material dari Pemerintah Kabupaten Bantul, sedangkan masyarakat membantu tenaga secara gotong royong,” ujarnya.

Komisi C DPRD DIY menilai sinergi antara pemerintah, BBWSSO, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi langkah penting agar penanganan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga menghasilkan solusi permanen dalam mengurangi risiko abrasi di kawasan Pagergunung. Melalui kunjungan tersebut, DPRD DIY berharap proses penanganan dapat segera direalisasikan sebelum intensitas hujan kembali meningkat sehingga kerusakan tidak meluas dan aset masyarakat terlindungi.