RRI.CO.ID, Yogyakarta – Penataan kawasan Malioboro dengan konsep pedestrian penuh dipastikan tetap memberi ruang bagi aktivitas distribusi barang. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, kendaraan logistik tetap dapat mengakses kawasan melalui pengaturan waktu dan mekanisme perizinan agar kegiatan ekonomi di pertokoan tidak terganggu.

"Disana kan tidak mungkin kalau tidak pakai kendaraan tapi ruang-ruang seperti itu dibuka hanya pada waktu-waktu tertentu, dengan izin tertentu. Jangan bayangkan terus opo-opo tidak boleh. Tapi harapan saya yang kedua ya jadi bersih jadi tertib. Pedestrian tapi juga nanti malah rupek tidak tertib ya akan malah percuma," ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis, 23 Juli 2026, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Sri Sultan menjelaskan, konsep pedestrian tidak hanya bertujuan membatasi lalu lintas kendaraan, tetapi juga menciptakan kawasan Malioboro yang lebih bersih, tertib, dan nyaman sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat maupun wisatawan.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih terjadi di kawasan tersebut, seperti keberadaan becak motor yang menempati area andong hingga andong yang parkir di tepi jalan. Kondisi itu dinilai mempersempit ruang jalan dan memicu kepadatan sehingga harus ditata agar tidak kembali terjadi.

"Sekarang kan sudah kita lihat bentor manggon di lahan andong, andong jadi parkir pinggir jalan, jadi mempersempit jalan, jadi crowded. Nanti hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kalau terjadi ya nanti di depan Pasar Beringharjo itu ya tetap rupek," kata Sri Sultan.

Lebih lanjut, Sri Sultan mengatakan penerapan pedestrian penuh akan mengubah pola sirkulasi kendaraan di sekitar Malioboro. Ruas-ruas jalan penghubung atau sirip akan difungsikan sebagai akses menuju kantong parkir sebelum pengunjung melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kawasan utama.

"Dulu konsepnya Malioboro itu jalur utama. Sehingga dari Malioboro baru orang belok ke Dagen, ke Pajeksan dan sebagainya. Tapi kalau itu nanti di-close Malioboro, ya berarti dari Bhayangkara masuk Dagen, masuk Pajeksan untuk parkir, jalan ke Malioboro kan berubah," ujar Sri Sultan.

Menurutnya, keberadaan kantong parkir menjadi elemen penting dalam mendukung perubahan pola tersebut. Penyediaannya tidak harus seluruhnya dilakukan pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan swasta maupun pemilik lahan di sekitar kawasan yang ingin menyediakan layanan parkir.

"Makanya saya berharap parkir itu jadi penting, gak mungkin semua disiapkan oleh pemerintah daerah. Di situ juga banyak rumah kosong yang mungkin bisa ada kemauan dari yang tinggal di situ atau yang lain, mereka juga mau jadi tempat untuk parkir, nyewakan tempat parkir atau bangun parkiran di situ, milik swasta atau apa ya silakan aja," kata Sri Sultan.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan Pemkot Yogyakarta telah membentuk tim untuk mengkaji penataan sepuluh ruas jalan sirip di kawasan Malioboro. Setiap ruas akan ditangani oleh satu tim yang bertugas mengidentifikasi berbagai persoalan, mulai dari keberadaan pedagang, rekayasa lalu lintas, hingga ketersediaan kantong parkir.

"Kami sudah membentuk tim karena ada sirip-sirip itu jumlahnya ada 10 sirip yang harus kita kondisikan secara serius. Maka minggu ini kami menurunkan tim, satu sirip satu tim untuk mengkaji. Masing-masing sirip kan punya masalah sendiri, masalah pedagangnya, bisa tidak kendaraan putar balik, ada tidak kantong parkirnya," kata Hasto.

Hasil kajian tersebut dijadwalkan dibahas secara bertahap bersama Pemerintah Daerah DIY mulai pekan depan. Pembahasan akan mencakup berbagai kebutuhan operasional kawasan, termasuk aktivitas bongkar muat di pertokoan dan hotel serta mobilitas masyarakat pada waktu-waktu tertentu.

"Insyaallah minggu depan kami secara bertahap akan rapat bersama Bu Sekda dan timnya di provinsi. Misalkan empat sirip dulu kita putuskan, setelah itu empat sirip lagi, akhirnya semua sirip tereksekusi, terputuskan kira-kira begitu," ujar Hasto.