RRI.CO.ID, Yogyakarta – Indonesia menjadi salah satu wilayah penting bagi perjalanan burung migran dunia. Sepanjang 2026, tercatat sekitar 220 spesies burung migran dan vagrant melintasi maupun singgah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 27 spesies masuk kategori terancam punah. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa di tengah aktivitas manusia yang padat, terdapat perjalanan panjang satwa liar yang juga membutuhkan ruang aman untuk bertahan hidup.

Dosen Fakultas Biologi UGM, Donan Satria Yudha, menjelaskan banyaknya burung migran yang berhenti di wilayah kepulauan Indonesia tidak lepas dari kondisi fisik mereka yang kelelahan setelah menempuh perjalanan ribuan mil. Tempat persinggahan menjadi kebutuhan penting agar burung dapat memulihkan tenaga sebelum melanjutkan migrasi.

“Karena bermigrasi ribuan mil sangat melelahkan secara fisik, maka tempat persinggahan yang strategis mampu memberikan mereka kesempatan beristirahat dan memulihkan kekuatan otot-ototnya,” katanya, Rabu, 3 Juni 2026.

Selain beristirahat, burung migran juga membutuhkan lokasi singgah untuk mengisi kembali cadangan energi. Menurut Donan, perjalanan jarak jauh menguras energi burung dengan cepat sehingga mereka perlu mencari makan secara intensif guna membangun kembali simpanan lemak, termasuk trigliserida, yang penting untuk menopang perjalanan berikutnya.

Migrasi burung juga dipengaruhi kondisi cuaca dan arah angin. Burung sangat mengandalkan angin buritan atau angin yang bergerak searah dengan jalur terbangnya. Ketika menghadapi badai, hembusan angin berlawanan, atau suhu yang terlalu ekstrem, mereka terpaksa berhenti dan menunggu situasi lebih aman sebelum kembali terbang.

“Tempat singgah ini menjadi ruang bagi para burung dalam mencari makan sekaligus cadangan makanan, serta mencari perlindungan dari predator maupun cuaca buruk, sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan,” ucapnya.

Namun, upaya konservasi burung migran masih menghadapi banyak tantangan. Keberlangsungan hidup spesies ini sangat bergantung pada ekosistem lintas negara yang berbeda-beda sepanjang jalur migrasi. Kerusakan habitat, lemahnya kebijakan internasional, hingga ancaman aktivitas manusia menjadi persoalan serius yang dihadapi.

Donan menjelaskan, perlindungan burung migran kerap terkendala kebijakan antarnegara yang tidak selalu sejalan. Burung-burung ini melintasi jalur migrasi internasional yang membentang di berbagai wilayah. Ketika satu negara melakukan perlindungan ketat, namun negara lain masih membuka perburuan atau membiarkan habitat rusak, maka konservasi menjadi sulit berjalan optimal.

“Negara-negara berkembang sering menghadapi tekanan ekonomi yang bertentangan dengan tujuan konservasi, sehingga pendanaan dan penegakan hukum lintas batas yang terkoordinasi menjadi sangat sulit,” katanya.

Habitat persinggahan seperti lahan basah, kawasan hutan, sabana, hingga garis pantai menjadi lokasi penting bagi burung migran untuk beristirahat dan mencari makan. Namun, alih fungsi lahan akibat pembangunan maupun urbanisasi menyebabkan banyak area vital tersebut terus menyusut.

Perubahan iklim juga memperumit kondisi. Pergeseran musim dan perubahan suhu memengaruhi siklus reproduksi burung, terutama ketika mereka tiba di wilayah berkembang biak saat sumber makanan utama sudah tidak tersedia dalam jumlah optimal. Selain itu, kawasan kering seperti Gurun Sahara yang semakin panas memperbesar risiko kematian selama migrasi karena berkurangnya sumber air dan tempat singgah.

Ancaman lain datang dari pembangunan infrastruktur modern. Gedung tinggi, menara komunikasi, jaringan listrik, hingga turbin angin kerap menjadi penyebab tabrakan fatal bagi burung migran. Di sisi lain, pencahayaan kota pada malam hari membuat burung kehilangan orientasi arah.

“Burung-burung terperangkap berputar-putar di sekitar struktur ini, menyebabkan mereka kehabisan energi yang mereka simpan untuk perjalanan mereka,” katanya.

Untuk melindungi burung migran, Donan menilai dibutuhkan langkah konservasi yang melibatkan banyak pihak. Upaya tersebut antara lain menjaga habitat persinggahan di sepanjang Jalur Migrasi Asia Timur-Australasia (EAAFP), memperketat pengawasan terhadap perburuan ilegal, serta mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat.

“Upaya terkoordinasi sangat diperlukan dari para pembuat kebijakan dan masyarakat setempat untuk memastikan perjalanan yang aman bagi spesies burung migran tersebut,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan pentingnya perlindungan kawasan pesisir seperti lahan basah, hutan bakau, dan dataran lumpur yang menjadi lokasi penting bagi burung air migran untuk mencari makan dan memulihkan tenaga. Selain itu, pengawasan terhadap perdagangan satwa liar juga perlu diperkuat.

“Pengawasan yang lebih ketat terhadap pasar lokal dan melalui ranah digital sangat penting untuk membongkar rantai perdagangan ilegal,” ucapnya.

Dukungan terhadap riset dan pemantauan juga menjadi bagian penting dalam upaya konservasi. Donan mengajak masyarakat berpartisipasi melalui pengamatan burung dan pelaporan data migrasi di platform komunitas.

“Kita dapat berpartisipasi dalam inisiatif seperti Sensus Burung Air Asia (AWC) tahunan atau mencatat pengamatan kita di platform komunitas seperti eBird atau Burungnesia untuk memberikan data ilmiah yang penting,” katanya.

Menurut Donan, perlindungan burung migran hanya dapat berjalan efektif jika melibatkan pemerintah, organisasi lingkungan, masyarakat lokal, hingga pelaku industri dalam satu langkah bersama. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara diperlukan untuk menjaga habitat, mengurangi ancaman industri, dan memperkuat penegakan hukum konservasi.