RRI.CO.ID, Yogyakarta - Potret pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) nampaknya harus mendapatkan perhatian serius dari Pemda DIY. Pasalnya sebagai Kota Pendidikan di DIY anak tidak sekolah atau putus sekolah per bulan Maret tahun 2026 tercatat di angka 13.669 anak.

Anggota Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), Eko Suwanto menegaskan, kondisi yang terjadi pada pendidikan bagi anak-anak di DIY harus menjadi perhatian serius. Karena pendidikan bagi anak-anak merupakan perintah dari konstitusi yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

"Pemerintah negara Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini satu adalah hak anak-anak kita dan kedua perintah konstitusi," katanya, Kamis, 7 Mei 2026.

Anggota Pansus LKPJ Pemda DIY dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, pendidikan bagi anak menjadi sebuah investasi untuk melahirkan generasi yang tidak hanya terampil dan cerdas, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki watak, serta melahirkan karakter atau jati diri yang baik. Untuk itu permasalahan anak tidak sekolah atau putus sekolah ini harus menjadi perhatian serius.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini juga menyebutkan, sejatinya fasilitasi pendidikan di DIY sudah cukup baik, salah satunya melalui penyaluran Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) dengan total tahun 2026 ini Rp196.722.813.276 atau hampir Rp197 miliar, baik untuk SMA swasta maupun negeri.

Eko Suwanto menyampaikan, meski diakui pemangkasan yang dilakukan berdampak pada anggaran pendidikan di DIY, tetapi komitmen wajib belajar harus terus ditegakkan di Kota Pendidikan ini. Pemda DIY perlu melakukan tidak hanya verifikasi dan validasi, tetapi juga berdialog dari hati ke hati, baik dengan orang tua siswa, maupun dengan siswa dalam komitmen melayani pendidikan.

Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat sangat berdampak terhadap anggaran pendidikan di Pemda DIY, turunnya dengan pemangkasan anggaran (Bosda) itu turun sekitar Rp9,4 miliar. Angka sebelumnya itu turun dari Rp260,13 miliar jadi Rp196 ,72 miliar itu mengalami penurunan Rp9,41 miliar," ucapnya.

Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM ini meminta kepada Pemda DIY, untuk melakukan konsolidasi yang intensif dengan kabupaten kota, karena data anak tidak sekolah atau putus sekolah ini mulai dari usia SD, SMP, hingga SMA. Penyebab anak putus sekolah ini harus bisa segera diketahui, sehingga bisa ditangani secara baik.

"Misalnya, ada problem soal tidak ada biaya, kan kita punya skema Bosda yang kemudian bisa difasilitasi, lita juga bisa komunikasi dengan pemerintah pusat untuk PIP untuk mengcover dari sisi pembiayaan. Kemudian kepada orang tua, kita juga mengharapkan semangatnya untuk memastikan anaknya sekolah," ujarnya.

Meski Budget Constraint dihadapi Pemda karena adanya pemangkasan anggaran, tetapi Eko Suwanto kembali menegaskan, bahwa negara bertanggung jawab memberikan fasilitasi penuh untuk sekolah bagi rakyatnya. Kepada pemerintah pusat ia juga meminta untuk membatalkan pemangkasan anggaran karena diketahui bahwa anggaran untuk Bosda di tahun 2026 turun Rp9,4 miliar.

Eko Suwanto membeberkan, anggaran Bosda DIY turun Rp 9.290.336.603 dari RP 206.013.149.879 di tahun 2025 menjadi Rp 9.290.336.603, dengan rincian penyaluran Bosda mekanisme belanja langsung untuk SMA Negeri tahun 2025 Rp 64.797.701.679 pada 2026 menjadi Rp 62.973.597.620. SMK Negeri tahun 2025 Rp 100.794.410.650 pada 2026 menjadi Rp 98.350.926.576, SLB Negeri tahun 2025 Rp 10.541.419.550 pada 2026 menjadi Rp 10.096.364.080.

Sementara untuk Bosda swasta dengan skema hibah SMA/MA Swasta di 2025 Rp 8.856.760.000 di 2026 jadi Rp 7.463.585.000, SMK swasta di 2025 Rp 14.713.210.000 di 2026 menjadi Rp 11.554.940.000 dan SLB Swasta 2025 Rp 6.309.648.000 menjadi Rp 6.283.400.000.

"Prinsipnya negara harus hadir menterjemahkan perintah Konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya dengan bertanggung jawab menjamin layanan pendidikan bagi masyarakat," ujarnya, memgakhiri.