Momen HUT RI, Fraksi PAN DPRD Yogyakarta Desak Bantuan Sosial Jangkau Desil 6

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta menilai Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, harus berdampak nyata bagi masyarakat kelas bawah. Sorotan ini disampaikan, mengingat saat ini masih ada warga kurang mampu yang belum bisa mengakses bantuan pemerintah, seperti warga yang masuk dalam desil 6 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Anggota Komisi D dari Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta, Tri Waluko Widodo menyoroti indikator pendataan seperti Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai kerap tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Banyak warga kategori Desil 5 ke atas yang sebenarnya terengah-engah memenuhi kebutuhan dasar, namun gagal mengakses bantuan karena batasan regulasi.

Bersama jajaran Komisi D, Widodo menegaskan, terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) agar masyarakat yang masuk desil enam bisa tergolong kelompok pada kategori penerima bantuan. Nantinya masyarakat bisa mendapatkan bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, maupun bantuan sosial.

“Peringatan kemerdekaan harus jadi momentum memperkuat keberpihakan. Jangan sampai keluarga yang sedang kesulitan malah kehilangan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial hanya karena terganjal batasan desil," katanya, Senin, 17 Agustus 2026.

Widodo memastikan, Komisi D terus mengawal kebijakan Pemkot agar betul-betul berpihak pada warga miskin dan rentan miskin. Di sektor pendidikan, program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) didorong agar bisa menyasar Desil 6, bahkan Desil 7 selama didukung data kondisi ekonomi yang presisi.

Sementara pada sektor kesehatan, legislatif mendesak agar warga Desil 5 ke atas yang status BPJS Kesehatan PBI-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat dapat diaktifkan kembali menggunakan pembiayaan APBD Kota Yogyakarta. Warga nonkaryawan aktif diminta untuk menjadi prioritas pengaktifan.

Tak hanya itu, Widodo mendorong Pemkot mengalokasikan honorarium bagi kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Adapun untuk bantuan sosial, ia tengah memperjuangkan perluasan jangkauan bantuan pemakaman dari yang semula fokus pada Desil 1–2 menjadi hingga Desil 5 secara proporsional. Langkah ini dinilai mendesak mengingat tingginya biaya serta makin terbatasnya lahan pemakaman di Kota Yogyakarta.

Widodo mengungkapkan, berbagai usulan tersebut telah disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinsosnakertrans, Disdikpora, Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, serta hasil konsultasi ke Kementerian Sosial. Saat ini, usulan sudah memasuki tahap inventarisasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kami ingin kemerdekaan hadir dalam bentuk rasa aman. Warga tak boleh lagi cemas anak putus sekolah, bingung tak bisa berobat, atau kehilangan jaring pengaman sosial," ujarnya, menegaskan.