KBRN, Yogyakarta: Sebelum subuh tiba, Dwi Hidayat sudah bangkit dari tempat tidur sambil melawan rasa kantuk. Remaja usia 17 tahun itu langsung merapikan ranjang, sambil bersiap hendak melaksanakan Salat Subuh berjamaah di musala pada pukul empat pagi.

Aktivitas itu menjadi kegiatan rutin harian, semenjak ia menempati Asrama Sekolah Rakyat Sonosewu, di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Bantul DIY. Ia senang hidup disiplin di dalam asrama, sekaligus bisa mengenal banyak kawan baru yang masih satu sekolah dengannya.

Sebab, Dwi tinggal di dalam asrama bersama 400 pelajar dari kabupaten dan kota se-DIY, terdiri dari 284 siswa laki-laki dan 116 siswi perempuan. Mereka menempati kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas, salah satunya ranjang bertingkat sebagai tempat tidur untuk dua orang sekaligus.

Namun, jumlah ranjang bertingkat di setiap kamar berbeda-beda. Ada kamar asrama yang kapasitasnya bisa menampung antara 30 hingga 50 ranjang, dan yang paling sedikit hanya menampung 20 ranjang seperti di kamar Dwi dan teman-temannya.

Di saat ia merasa nyaman dengan lingkungan asrama, hal sebaliknya dialami teman-teman sekamarnya. Beberapa dari mereka masih merindukan suasana rumah, meski sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, baik soal makanan maupun fasilitas. ”Semua sudah ditanggung,” kata Dwi, Senin (20/10/2025).

Tinggal di kompleks asrama dan jauh dari keluarga, justru membuat pemuda asli Sentolo Kabupaten Kulon Progo itu menjadi sosok mandiri. Mulai dari mencuci baju, menyapu kamar, hingga membersihkan lingkungan asrama yang kotor.

Dwi Hidayat siswa Sekolah Rakyat Sonosewu Yogyakarta (Foto: Wahyu Suryo/rri.co.id)

Sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, Dwi Hidayat terbiasa hidup prihatin melihat keterbatasan ekonomi keluarganya. Penghasilan harian ibunya sebagai pemulung tidak menentu, sedangkan ayahnya seorang kuli bangunan hanya bekerja saat ada tawaran proyek.

Ia selalu memikirkan dan mencari cara, untuk meringankan beban ekonomi keluarganya. Sebab, kedua orang tuanya masih menanggung kian tingginya biaya sekolah adiknya yang masih duduk di kelas satu SMP dan kakaknya di kelas dua SMA.”Biar semua gak dipikul (orang tua) mereka,” ucapnya.

Dwi Hidayat yang baru saja lulus SMP pada bulan Juni 2025, mendapati petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) datang ke rumahnya di bulan yang sama. Si petugas menyampaikan informasi kepada orang tuanya, tentang pendaftaran sekolah rakyat sebagai program pendidikan gratis.

Ia pun menyambut antusias, saat diberi tahu orang tuanya tentang kesempatan mengikuti program tersebut. Maka, Dwi dibantu ayah dan ibunya mengumpulkan salinan foto copy kartu keluarga serta akte kelahiran, untuk diserahkan kepada petugas PKH.

Hingga memasuki awal Juli ia masih menunggu kepastian, apakah bisa lolos sebagai peserta ataukah tidak. Namun, takdir berpihak kepadanya saat dinyatakan lolos dan diminta menandatangani sejumlah persetujuan tentang peraturan sekolah beserta aturan tinggal di asrama.

Ia juga diwajibkan melakukan cek kesehatan sebelum masuk sekolah pada tanggal 14 Juli 2025. ”Dari saya memang pengen masuk sekolah asrama, jadi ini poin plus saya masuk ke sini,” ucapnya.

Selama tiga bulan pertama di Sekolah Rakyat Sonosewu, Dwi Hidayat belajar materi pembentukan mental, etika dan moral. Setelah itu, berlanjut ke materi pembelajaran umum dari pukul tujuh pagi hingga tiga sore. ”Kalau ada ekskul bisa sampai jam lima sore,” ujarnya.

Papan informasi denah bangunan Sekolah Rakyat Sonosewu Yogyakarta (Foto: Wahyu Suryo/rri.co.id)

Seluruh siswa juga dilarang membawa handphone selama berada di lingkungan sekolah maupun asrama. Namun, sekolah memberi sejumlah fasilitas istimewa, yaitu bisa menghubungi keluarga menggunakan handphone wali asrama, dan menerima kunjungan orang tua di akhir pekan.

Maka, ayah dan ibunya tidak melewatkan kesempatan menjenguk putera mereka yang tinggal di asrama. Jarak sepanjang 13 kilometer dari Sentolo ke Sonosewu, ditempuh keduanya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. ”Setelah ketemu kangen terobati,” kata Dwi.

Perihal larangan membawa handphone bagi siswa, pihak sekolah punya alasan tersendiri. Mereka tidak ingin murid-murid kecanduan gadget, sebab, handphone jadi salah satu sumber berita palsu (hoax), sehingga dampak negatifnya ingin diminimalkan.

Tetapi, kebijakan tersebut bukan untuk menjauhkan siswa dari perangkat teknologi. Karena ke depan, sekolah rakyat siap menerapkan pembelajaran berbasis digital yang kurikulumnya sedang disusun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Sosial (Kemensos).

”Tentu saja harapan kami, secepatnya anak-anak mendapatkan laptop ya, karena besok ada lembar kerja berbentuk website,” ucap Lilik Eka Saputra, salah satu guru Sekolah Rakyat Sonosewu.

Ia juga menyadari, perkembangan setiap siswa tidak sama dalam memahami materi pembelajaran. Sebagai guru, Lilik terus menguatkan koordinasi dengan wali asuh, wali asrama dan kepala sekolah, dalam mendampingi dan memantau proses belajar di kelas.

Kemudian terkait penanaman disiplin, para siswa diminta untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mulai dari ibadah tepat waktu, sarapan jam enam pagi, dilanjutkan apel pagi dan masuk kelas pada pukul tujuh pagi, serta jam 10 malam sudah harus tidur di asrama agar bisa bangun pagi.

Inilah yang membedakan sekolah rakyat, dengan sekolah biasa yang siswanya tidak tinggal di asrama. Siswa yang tinggal di luar asrama bisa bangun pagi jam berapapun, tetapi tidak untuk sekolah rakyat yang betul-betul menempa para penggerak masa depan bangsa. ”Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ucap Dwi.

Pembekalan Siswa Sekolah Rakyat di Yogyakarta bulan Juni 2025 (Foto: Wulan Anita/rri.co.id)

Selama tiga tahun ke depan belajar di Sekolah Rakyat (SR) Sonosewu, ia bertekad menimba ilmu dengan sungguh-sungguh. Sebab, cita-citanya ingin menjadi guru, agar bisa mendidik anak bangsa menjadi generasi bermental kuat, disiplin dan memiliki kecerdasan tinggi.

Tingginya semangat belajar Dwi Hidayat, menjadi cermin betapa akses ke pendidikan gratis sangat berarti bagi pelajar dari keluarga miskin. Sebab selama ini, biaya sekolah dirasa masih cukup mahal, bagi keluarga yang tingkat ekonominya pas-pasan.

Sehingga, keinginan mereka untuk meraih sukses lewat pendidikan hanya tinggal angan-angan. Saat ini saja, data Kementerian Pendidikan menyebut, empat juta anak Indonesia putus sekolah salah satunya karena faktor ekonomi.

Maka, program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto ibarat memberi angin segar bagi warga miskin yang mendambakan akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Sehingga, harapan baik pun merekah. ”Ini bisa memutus rantai kemiskinan,” kata Anggota Dewan Pandidikan DIY Cungki Kusdarjito.

Jika persoalan kemiskinan bisa diselesaikan lewat akses pendidikan, maka bisa terjadi mobilitas vertikal, agar anak bangsa ini bisa terhindar dari jerat kemiskinan struktural. Ia pun menilai, kurikulum sekolah rakyat sudah sangat bagus, karena menyesuaikan tingkat pemahaman setiap siswa.

Namun Cungki mengingatkan, agar pemerintah mengantisipasi sedini mungkin potensi stigma negatif terhadap sekolah rakyat. Jangan sampai muncul anggapan, sekolah gratis lekat dengan siswa miskin.

Sebab, situasi seperti itu pernah terjadi di BPJS Kesehatan. Masyarakat pengguna BPJS kesannya tidak mampu dan layananya tidak optimal. ”Kalau sekarang tidak, karena banyak orang membutuhkan,” katanya. (r-ws/par)