RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kesetaraan gender di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan serius karena tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya jumlah perempuan di perguruan tinggi, tetapi juga menyangkut kesenjangan akses, kesempatan, dan pola pikir di masyarakat.

Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro menegaskan bahwa persoalan gender tidak dapat dilihat hanya dari aspek jumlah, melainkan dari cara pandang yang masih belum sepenuhnya setara antara laki-laki dan perempuan.

“Persoalan gender itu bukan soal jumlah saja, tetapi soal mindset yang menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, meski secara kuantitas perempuan saat ini mendominasi jumlah mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, termasuk di UGM, hal tersebut belum tentu mencerminkan kesetaraan yang sebenarnya jika masih terdapat ketimpangan dalam praktik sosial.

Menurutnya, kesetaraan juga perlu dipahami sebagai equity atau keadilan proporsional, yakni pemberian hak sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing individu, bukan sekadar perlakuan yang sama.

“Equity itu memberikan hak kepada orang yang tepat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai ketimpangan gender masih tampak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan berbasis digital.

Selain itu, perempuan dari kelompok sosial ekonomi bawah masih menghadapi keterbatasan akses, termasuk dalam bidang ekonomi dan politik, sementara mereka yang berhasil masuk ke ruang publik umumnya berasal dari kelompok tertentu.

Ia juga menekankan bahwa isu gender tidak dapat dilepaskan dari faktor lain seperti kelas sosial, etnisitas, dan agama yang saling beririsan dalam menentukan akses terhadap kesempatan.

“Ini tidak bisa hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga harus dilihat dari kelas sosial, etnisitas, dan akses,” ujarnya.

Wening menambahkan, perubahan menuju kesetaraan membutuhkan proses panjang yang dimulai dari perubahan pola pikir serta keberanian masyarakat untuk bersuara terhadap ketidakadilan.

Ia menegaskan, pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong kesadaran tersebut, meski perubahan sosial tidak dapat terjadi secara instan dan membutuhkan dukungan berbagai pihak secara berkelanjutan.