KBRN, Yogyakarta: Alokasi anggaran Rp100 juta per kelurahan/kalurahan di seluruh DIY mulai digelontorkan. Di Kota Yogyakarta anggaran tersebut difokuskan untuk percepatan penanganan masalah stunting.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, ketersediaan dana di tingkat kelurahan adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan sosial secara cepat dan tepat.

Eko Suwanto menjelaskan, bahwa Rp100 juta per Kelurahan di seluruh DIY ini merupakan komitmen dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD untuk menangani permasalahan stunting dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Perda DIY Nomor 3 tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kalurahan.

"Alhamdulillah dari PDI Perjuangan berhasil memperjuangkan dan tahun ini alokasi anggaran Dais dari provinsi untuk setiap kelurahan di Kota Yogyakarta adalah Rp100 juta," kata Eko Suwanto, di sela Sosialisasi Perda DIY No. 3 tahun 2024 kepada warga Muja Muju, di Edotel, Minggu (19/10/2025).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini menegaskan, total ada Rp4,5 miliar yang dialokasikan untuk membantu mempercepat penyelesaian masalah stunting di Kota Yogyakarta, dengan total sekitar 2.250 sasaran di 45 Kelurahan.

"Harapan kami misalnya terkait dengan data yang dari Puskesmas di kota maupun dari Posyandu, ini bagaimana kemudian dipadukan karena di beberapa wilayah kita masih menemukan, ya, masih menemukan anak yang KTP-nya, KIA-nya tinggal di kota, tetapi praktiknya sehari-hari tidak di kota," ucap Eko Suwanto.

Eko Suwanto menyebutkan, sasaran penerima manfaat merupakan balita, ibu hamil. Sedangkan untuk wilayah kabupaten untuk reformasi kelurahan, untuk memperkuat pelayanan publik di tingkat desa tingkat kalurahan.

"Pada prinsipnya PDI Perjuangan punya komitmen yang kuat untuk melahirkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang anak, istri, suami, bapak dan seterusnya itu sehat walafiat, kemudian hidup dalam lingkungan yang baik," ujar Eko Suwanto.

Eko Suwanto mengharapkan, prinsip gotong royong terus dilakukan seluruh masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya pihak swasta seperti perhotelan dan restoran dalam mendukung percepatan penanganan masalah stunting, seperti dengan membantu telur, ayam, maupun ikan kepada masyarakat.

Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan anggaran dalam penanganan masalah stunting di tingkat Kelurahan.

Hasto menyebutkan, di Kota Yogyakarta akhir tahun 2024 masalah stunting 14,8 persen dan hingga September 2025 angka stunting di Kota Yogyakarta turun hampir 5 persen menjadi 9,6 persen.

Hasto juga menegaskan, pemantauan pelaksanaan hingga data-data terkait stunting akan terus diperbaharui, termasuk melibatkan 1 bidan 1 kampung yang saat ini baru ada sekitar 169 bidan.

"Saya akan kawal terus agar data ini betul-betul valid itu dan agar tadi ibaratnya telur, makanan itu sampai ke mulutnya ibu hamil, ke mulutnya balita, mulutnya ibu-ibu Ibu yang catin atau yang baru menikah kemudian pengin hamil. Saya kira itu prinsip yang kita sampaikan pada hari ini sehingga anggaran Rp100 juta per kelurahan bisa dirasakan manfaatnya dan betul-betul harus sampai pada mereka," ujar Hasto.

Komitmen dalam kampanye Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Wakil Wali kota Wawan Harmawan perlahan direalisasikan, termasuk dengan 1 bidan 1 kampung, yang langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat sejak bulan September 2025 kemarin.

"Jadi nanti bidan ini tidak ngantor di Puskesmas tapi dia blusukan ke warga kalau ada yang Jompo, enggak bisa ke Puskesmas mungkin ada gang sempit, kemudian juga mem-visiting yang balita, ibu hamil itu yang perlu di istilahnya dikarohke lah untuk di Follow up itu," ujar Hasto, mengakhiri. (Yan/par)