RRI.CO.ID, Way Kanan – Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan digitalisasi tata kelola keuangan. Komitmen ini disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kepala Daerah se-Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Senin, 9 Maret 2026.

Rakor yang dipimpin Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, ini adalah pembahasan penyelarasan kebijakan pembangunan, khususnya implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam arahannya menekankan pentingnya transformasi arsitektur keuangan daerah. Menurutnya, daerah tidak boleh lagi hanya mengandalkan dana transfer dari pusat.

"Kita dituntut untuk mulai berdiri melalui kemandirian fiskal. Implementasi UU HKPD harus menjadi momentum untuk memperkuat struktur keuangan kita," ujar Mirza.

Gubernur juga menyoroti pentingnya prinsip spending better (belanja berkualitas) daripada sekadar spending more (belanja besar). Ia meminta setiap rupiah dalam APBD harus memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal.

Salah satu inovasi yang didorong adalah perluasan sistem pembayaran digital seperti QRIS dalam pengelolaan retribusi daerah untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan efisiensi.

Menanggapi arahan tersebut, Bupati Ayu Asalasiyah menyatakan bahwa Pemkab Way Kanan siap melakukan langkah konkret di lapangan.

"Kami siap menindaklanjuti arahan strategis Bapak Gubernur, terutama dalam optimalisasi PAD melalui inovasi digital tanpa membebani masyarakat, serta memastikan kualitas belanja daerah yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Bupati Ayu.

Dalam kesempatan itu, dibahas pula integrasi program strategis nasional hingga ke tingkat desa, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat bawah.

Turut mendampingi bupati dalam rakor tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Machiavelli Herman Tarmizi, Inspektur Daerah, serta para kepala badan terkait (BPKAD, Bappeda, dan Bapenda) sebagai bentuk keseriusan koordinasi lintas sektoral di lingkungan Pemkab Way Kanan.