KBRN, Wamena: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah terpencil melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat pengolahan dan distribusi makanan siap saji bagi kelompok rentan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa SPPG akan dibangun di seluruh kawasan yang sulit diakses, termasuk wilayah adat seperti Baduy.

“Pokoknya seluruh warga negara Indonesia yang sulit dicapai oleh daerah lainnya lebih dari 30 menit, kami akan dirikan Pelayanan Satuan Pemenuhan Gizi Terpencil,” tegas Dadan.

Menurutnya, standar pendirian SPPG berbasis pada keberadaan kelompok rentan. BGN menargetkan pembangunan sekitar 8.000 unit SPPG bekerja sama dengan Satgas pemerintah daerah, yang akan menentukan lokasi berdasarkan kebutuhan lapangan.

Daerah prioritas mencakup kawasan pegunungan, wilayah yang dipisahkan sungai atau laut, pulau-pulau kecil, hingga pedalaman yang sulit dijangkau.

Bangunan SPPG di wilayah terpencil dirancang berkapasitas kurang dari 1.000 penerima manfaat, dengan ukuran 10x15 meter. Pemerintah daerah diberi keleluasaan menentukan titik pembangunan hingga calon investor pendukung.

“Kalau SPPG daerah terpencil ini dibangun, begitu selesai langsung kita sewa in advance empat tahun,” jelas Dadan. BGN juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan kelayakan biaya sewa tersebut.

Untuk mempercepat program, BGN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,63 triliun. Adapun rencana sebaran SPPG terpencil meliputi:

• Sumatra: 1.945 unit
• Jawa: 235 unit
• Kalimantan: 1.783 unit
• Sulawesi: 969 unit
• Bali–Nusa Tenggara: 1.265 unit
• Papua: 2.043 unit

Sebagian besar SPPG ditargetkan rampung pada Desember 2025, dengan potensi layanan bagi 2,5–3 juta penerima manfaat.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Satgas MBG mengajukan lebih dari 100 titik tambahan untuk daerah sulit seperti Tramena, Jerowaru, dan Buwun Mas. Ketua Satgas NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa pembangunan dapur MBG akan melibatkan mitra serta masyarakat lokal.

“Walaupun hanya jumlahnya 41 di lokasi terpencil itu,” ungkapnya.

Dukungan juga datang dari DPR. Anggota Fraksi Gerindra, Rahmawati Zainal Palliwang, menilai program MBG telah menunjukkan hasil positif.

“Pendistribusian makanan sudah berjalan lancar dan mampu melayani hingga 2.000 penerima manfaat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa MBG bukan hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa serta membuka lapangan kerja baru.