Dua Opsi Solusi Disiapkan Pemprov Jatim Atasi Kekeringan Lamongan

RRI.CO.ID, Lamongan – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan tetap terpenuhi, terutama akses air bersih di tengah puncak musim kemarau. Khofifah turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jumat, 18 September 2026.

Sebanyak 105 keluarga atau 590 jiwa di wilayah tersebut terdampak kekeringan. Bantuan yang disalurkan Pemprov Jatim meliputi empat truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter, tiga unit tandon, dua tandon lipat, serta 100 jeriken.

Sarana penampungan diberikan agar air yang didistribusikan dapat disimpan dan dimanfaatkan warga sesuai kebutuhan rumah tangga. “Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak kekeringan tetap mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah provinsi terus membersamai pemerintah kabupaten untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan, dukungan Pemprov Jatim tersebut sekaligus memperkuat langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data hingga saat ini, kekeringan di Lamongan telah berdampak pada 7.339 keluarga atau 26.551 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan.

Wilayah terdampak meliputi Sarirejo 957 jiwa, Bluluk 2.029 jiwa, Pucuk 598 jiwa, Karangbinangun 2.384 jiwa, Glagah 10.352 jiwa, Deket 6.778 jiwa, Modo 2.189 jiwa, Sambeng 434 jiwa, Kembangbahu 240 jiwa, dan Mantup 590 jiwa. Untuk memperkuat distribusi air bersih di Lamongan, Pemprov Jatim juga telah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp61.419.700 untuk 126 rit distribusi. Selain itu, sebanyak 70 unit tandon dan 150 jeriken turut disiapkan.

Khofifah menegaskan, penanganan kekeringan tidak cukup hanya dilakukan melalui dropping air. Pemprov Jatim juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 3 September 2026 ketika terdapat pergerakan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.

“Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC itu bergerak,” katanya.

Menurut Khofifah, langkah jangka panjang juga perlu dilakukan dengan memetakan sumber-sumber air yang berpotensi dimanfaatkan masyarakat. Opsi tersebut mencakup pembangunan sumur bor maupun pengaliran air dari sumber terdekat menuju wilayah yang mengalami kekeringan.

Salah satu potensi sumber air yang berada sekitar lima kilometer dari Dusun Bulu, kata Khofifah, akan dikaji kemungkinan pemanfaatannya. Namun, pengembangan sumber air tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial, geografis, dan karakteristik masing-masing wilayah.

“Ada yang potensinya lumayan, tapi kemudian desa di tempat sumber air itu keberatan sehingga tidak jadi ditarik airnya. Jadi masing-masing punya spesifikasi,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim melalui Dinas Sumber Daya Air terus mengidentifikasi titik-titik potensial untuk pengeboran sumur. Hasilnya berbeda-beda karena kondisi geologis setiap wilayah tidak sama.

Ia mencontohkan, terdapat lokasi yang pengeborannya telah mencapai kedalaman 200 meter namun belum menemukan sumber air, sementara di titik lain air sudah ditemukan pada kedalaman sekitar 90 meter. Hingga 17 September 2026, sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Sementara itu, 22 kabupaten telah melaksanakan dropping air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akses air.

Khofifah menegaskan penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten, desa, dan masyarakat. Distribusi air diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga, namun pemetaan dan pengembangan sumber air harus terus dilakukan sebagai solusi jangka panjang.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ikhtiar bersama, pemerintah hadir, dan mudah-mudahan segera turun hujan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ucapnya.