‎RRI.CO.ID, Tuban - Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan sekolah-sekolah negeri yang mengalami kekurangan murid. Salah satu solusi konkret yang disiapkan adalah penerapan sistem pembelajaran multigrade atau kelas rangkap.

‎Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Tuban, Irma Putri Kartika, menjelaskan bahwa penerapan sistem ini membutuhkan persiapan yang matang agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat, khususnya para orang tua siswa. Oleh karena itu, sosialisasi intensif menjadi salah satu agenda utama sebelum kebijakan ini benar-benar diberlakukan.

‎‎"Nanti kami akan menerapkan multigrade, hanya saja saat ini masih banyak yang harus dipersiapkan. Termasuk sosialisasi ke masyarakat, khususnya orang tua siswa agar tidak terjadi salah paham," ujar Irma, Jumat 24 Juli 2026.

‎Selain sosialisasi kepada wali murid, ia juga menegaskan pentingnya pembinaan bagi para tenaga pendidik. Langkah ini diperlukan agar pelaksanaan kelas rangkap sesuai dengan standar operasional, sehingga para siswa tetap mendapatkan hak belajar yang sesuai dengan jenjang kelas masing-masing.

‎‎Mengingat matangnya persiapan yang dibutuhkan, Irma menyebutkan bahwa implementasi penuh sistem kelas rangkap ini kemungkinan besar baru bisa direalisasikan pada semester kedua mendatang. Pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil langkah yang justru berisiko menurunkan kualitas pendidikan.

‎‎"Kami tidak ingin tujuannya menjadi salah kaprah. Sehingga persiapannya memang harus matang sebelum diterapkan," tambahnya.

‎Berdasarkan pemantauan Dinas Pendidikan, sudah ada beberapa sekolah di Tuban yang secara mandiri merangkap kelas akibat minimnya jumlah siswa maupun keterbatasan guru. Namun, praktiknya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan standar pendidikan yang layak.

‎Melalui kebijakan baru ini, pemerintah berupaya merangkul dan melakukan pembinaan agar metode pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut menjadi jauh lebih ideal. "Metode pembelajarannya perlu dibenahi. Daripada mereka selama ini sudah menerapkan sistem itu tapi belum sesuai dengan standar, lebih baik kami bina terlebih dahulu," tegas Irma.

‎Sementara itu, ketika disinggung mengenai opsi penggabungan atau merger bagi sekolah yang kekurangan murid, Irma menyatakan bahwa langkah tersebut belum menjadi prioritas utama. Fokus utama Dinas Pendidikan saat ini adalah melakukan pembenahan dari dalam tanpa harus membebani pihak sekolah untuk mencari murid dengan cara-cara yang memberatkan.

‎‎"Tujuan kami saat ini membenahi dari dalam, bukan sekadar mendorong, menekan, atau memaksa sekolah mencari siswa bagaimanapun caranya. Ya meski nanti efeknya tidak langsung, mungkin baru akan terlihat perubahannya tahun depan," katanya.