RRI.CO.ID, Dobo : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Belsigaway, mengatakan pembangunan atau perbaikan gedung rapat DPRD yang mengalami kerusakan belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Hal itu disebabkan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas dan masih banyak kebutuhan pembangunan lain yang harus mendapat perhatian.

Hal tersebut disampaikan Udin kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/7/2026), menanggapi kondisi gedung rapat DPRD yang hingga kini belum dapat difungsikan secara maksimal.

Menurut Udin, gedung tersebut telah berusia sekitar 15 hingga 20 tahun. Kondisi bangunan yang mengalami kebocoran dan berbagai kerusakan membuat gedung rapat DPRD belum dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ia menjelaskan, rencana perbaikan gedung tersebut memang pernah dibicarakan, termasuk saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPRD. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan lainnya.

“Kalau menggunakan APBD untuk membangun atau memperbaiki gedung DPRD, tentu akan berpengaruh terhadap pembangunan lain. Karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian pemerintah,” ujar Udin.

Ia menambahkan, meskipun gedung rapat DPRD belum dapat difungsikan secara maksimal, berbagai kegiatan rapat DPRD tetap berjalan dengan memanfaatkan gedung pemerintah daerah.

Menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan antara gedung DPRD yang lama dengan gedung yang saat ini digunakan untuk kegiatan rapat, terutama terkait fasilitas penerimaan tamu dan persiapan sebelum rapat berlangsung.

“Kalau dulu, tamu yang datang biasanya diterima terlebih dahulu di ruang pimpinan, kemudian dijamu sebelum mengikuti rapat paripurna. Sementara sekarang, kondisi gedung yang ada belum sepenuhnya mendukung hal tersebut,” jelasnya.

Udin menegaskan, DPRD merupakan lembaga yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran daerah harus mempertimbangkan skala prioritas pembangunan.

“Untuk apa memiliki gedung yang bagus, tetapi masih banyak kebutuhan rakyat yang belum terselesaikan? Itu yang menjadi pertimbangan kami,” ujarnya.

Ia menyebutkan, masih banyak kebutuhan pembangunan di desa-desa yang memerlukan perhatian pemerintah, seperti pembangunan jalan setapak, jembatan, jaringan listrik, serta berbagai infrastruktur dasar lainnya.

Karena itu, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru akan terus mempertimbangkan secara matang setiap rencana penggunaan anggaran agar tidak mengurangi alokasi pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.