RRI.CO.ID, BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol merespons keluhan masyarakat terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggelar Rapat Kerja Evaluasi dan Penertiban Pendistribusian BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Kabupaten Buol, Senin (14/9/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin Wakil Bupati Buol sebagai langkah pemerintah daerah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kondisi ketersediaan BBM di lapangan. Evaluasi juga dilakukan menyusul adanya temuan terkait kelangkaan serta dugaan penyimpangan dalam proses pendistribusian BBM.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan menjadi perhatian, mulai dari ketersediaan pasokan hingga penyaluran BBM kepada masyarakat sebagai konsumen.
Wakil Bupati Buol menegaskan, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan sehingga distribusinya harus dilakukan secara tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum demi keuntungan pribadi,” tegas Wakil Bupati Buol.
Pemerintah Kabupaten Buol juga berkomitmen mengambil langkah nyata untuk menjaga kestabilan pasokan BBM di wilayah tersebut. Distribusi BBM diharapkan berlangsung secara adil, transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain mengevaluasi ketersediaan dan distribusi, penertiban dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap SPBU. Pemerintah daerah meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proses distribusi menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional serta menghindari praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
Pemkab Buol memastikan persoalan ketersediaan BBM akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mewujudkan distribusi BBM yang tertib, adil, transparan, dan tepat sasaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....