RRI.CO.ID, Buol - Proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri 1 Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, berjalan dengan aman dan lancar. Mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, sekolah ini sukses menjaring ratusan calon peserta didik baru, mayoritas melalui sistem zonasi.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Bukal, Sapri, menjelaskan bahwa wilayah zonasi sekolahnya mencakup seluruh sekolah pendukung, baik tingkat SMP maupun MTs, yang berada di wilayah Kecamatan Bukal.

Meski berjalan lancar, Sapri mengakui adanya tantangan tersendiri dalam proses perekrutan tahun ini. Sebagian siswa di wilayah Kecamatan Bukal memilih untuk melanjutkan pendidikan ke luar daerah akibat fleksibilitas jalur pendaftaran yang tersedia di tempat lain.

Berdasarkan petunjuk teknis dari dinas pendidikan provinsi, alokasi kuota awal untuk penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Bukal dibagi ke dalam empat jalur utama, yaitu Jalur Domisili sebesar 35%, Jalur Afirmasi 30%, Jalur Prestasi 30%, serta Jalur Mutasi sebanyak 5%. Melalui pembagian tersebut, proses pendaftaran yang saat ini masih berjalan secara offline telah berhasil mencatat sebanyak 111 siswa yang resmi mendaftarkan diri di sekolah tersebut.

Letak geografis sekolah yang cukup jauh dari pusat kota sempat membuat sejumlah siswa lokal melirik sekolah di area perkotaan karena alasan akomodasi. Menyadari tantangan tersebut, pihak SMA Negeri 1 Bukal bergerak cepat dengan gencar melakukan sosialisasi.

Dalam strategi komunikasinya, pihak sekolah merangkul seluruh ketua organisasi kesiswaan. Mereka unjuk gigi memperlihatkan keaktifan berbagai kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) di SMA Negeri 1 Bukal guna menarik minat calon siswa baru. Beberapa ekskul andalan yang diperkenalkan antara lain OSIS, Pik-R, PMR serta GenRe.

Sebagai bahan evaluasi sistem SPMB ke depan, Kepala SMA Negeri 1 Bukal menyampaikan harapan khusus kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Pihak sekolah berharap agar aturan persentase kuota untuk keempat jalur pendaftaran tidak dipatok secara kaku sejak awal dari tingkat provinsi.

"Kami berharap regulasi kedepan bisa lebih fleksibel dan disesuaikan dengan laporan akhir pendaftaran dari masing-masing sekolah, guna melihat kondisi riil di lapangan," ungkap Wakil Kepala Sekolah.

Kebijakan yang fleksibel ini dinilai sangat krusial. Hal ini untuk mengantisipasi kasus di mana calon siswa yang secara nyata bertempat tinggal di dekat sekolah (jalur domisili) justru terancam ditolak hanya karena kuota persentase yang dibatasi dari provinsi sudah penuh, sementara jalur lain mungkin masih tersisa.