Ikut Gerak Jalan Demokrat, ASN Parigi Moutong Bakal Diperiksa

RRI.CO.ID, Parigi Moutong - Puluhan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, diduga mengikuti lomba gerak jalan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat, Minggu, 13 September 2026. Sejumlah peserta yang diduga berstatus PNS dan PPPK tampak mengenakan kostum dengan atribut serta logo partai politik.

Kegiatan tersebut berlangsung di jalur dua Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi. Suasana jalan berubah semarak ketika para peserta bergerak mengikuti rute lomba dengan balutan kostum bernuansa partai. Di antara barisan peserta, tampak sejumlah orang yang diduga merupakan aparatur pemerintah daerah.

Lomba gerak jalan itu dilepas oleh Ketua KONI Sulawesi Tengah, Fatur Razak. Kegiatan yang semestinya menjadi bagian dari perayaan organisasi politik tersebut kemudian menjadi sorotan setelah muncul dugaan keterlibatan ASN di dalamnya.

Kehadiran ASN dalam kegiatan yang membawa identitas partai politik dinilai dapat menimbulkan persoalan dari sisi netralitas aparatur. ASN memiliki kewajiban menjaga sikap profesional dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada partai politik maupun kepentingan politik tertentu.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong, Aktorismo Kay, menegaskan keikutsertaan ASN dalam kegiatan semacam itu tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. “Secara regulasi tidak diperbolehkan dan itu termasuk kategori pelanggaran,” kata Aktorismo.

Pemerintah daerah pun akan menelusuri dugaan keterlibatan aparatur dalam kegiatan tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan identitas peserta yang diduga ASN sekaligus mengetahui bentuk keterlibatan mereka dalam kegiatan yang mengusung nama partai politik itu.

Jika dugaan tersebut terbukti, keterlibatan ASN dapat menjadi catatan serius dalam menjaga netralitas aparatur pemerintahan. Di tengah panggung politik yang mulai menghangat, garis netralitas ASN harus tetap berdiri tegak agar pelayanan publik tidak terseret arus kepentingan politik.