84 Kasus Kebakaran, DPRD Tolitoli Alarmkan Kesiapsiagaan Damkar

RRI.CO.ID, Tolitoli - Rapat Pleno DPRD Kabupaten Tolitoli, Selasa, 8 September 2026 menjadi ruang penyampaian rekomendasi komisi-komisi atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2026. Dalam forum tersebut, Anggota Komisi A DPRD Tolitoli Jemi Yusuf, menyoroti kondisi kedaruratan kebakaran yang menunjukkan peningkatan tajam dalam dua tahun terakhir.

Jemi mengungkapkan, berdasarkan data Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tolitoli, sepanjang 2024 tercatat 15 kasus kebakaran. Angka itu menjadi 13 kasus pada 2025, lalu melonjak drastis menjadi 84 kasus hingga 7 September 2026. Lonjakan tersebut menggambarkan ancaman kebakaran yang kian membesar, seolah api menemukan ruang yang lebih luas untuk menjalar di tengah kondisi musim kemarau.

“Pada 2026 ini sudah terjadi 84 kasus kebakaran sampai 7 September. Angka ini meningkat sekitar enam kali lipat atau 640 persen dibandingkan kondisi 2024-2025,” ujar Jemi dalam rapat pleno DPRD Tolitoli.

Dari 84 kejadian tersebut, petugas Damkar hanya mampu menangani 36 kasus. Sementara 48 kasus lainnya tidak dapat tertangani, dengan persentase mencapai sekitar 57 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kemampuan respons terhadap musibah kebakaran masih berhadapan dengan keterbatasan sarana, personel, serta dukungan operasional di lapangan.

Jemi menyebut keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama. Pada 2026, Stasiun Damkar Tolitoli hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp 11 juta. Jika dibagi dengan 84 kejadian kebakaran, nilai tersebut hanya berkisar Rp 130 ribu untuk setiap kejadian. “Dengan anggaran Rp 11 juta, rata-rata dukungan untuk setiap kejadian kebakaran hanya sekitar Rp 130 ribuan. Angka ini tentu sangat kecil untuk menghadapi kondisi kedaruratan seperti sekarang,” katanya.

Ancaman semakin serius memasuki musim kemarau. BMKG Tolitoli telah mengingatkan kondisi El Nino ekstrem atau yang disebut “Gorila” dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran besar. Situasi tersebut menuntut kewaspadaan lebih tinggi sekaligus langkah mitigasi yang tidak boleh menunggu api membesar. Jemi mendorong pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan melalui penambahan biaya operasional petugas Damkar, pengadaan fasilitas selang pemadam, serta memastikan ketersediaan BBM untuk mobil pemadam.

“Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah mitigasi. Operasional petugas harus diperkuat, selang pemadam ditambah, dan BBM untuk mobil Damkar harus tersedia. Jangan sampai ketika kebakaran terjadi, petugas sudah siap tetapi fasilitas dan bahan bakarnya tidak mencukupi,” tegas Jemi. Ia berharap kondisi tersebut menjadi perhatian dalam perubahan APBD 2026 agar kemampuan Damkar dalam memberikan respons cepat dapat diperkuat, sehingga keselamatan masyarakat dan harta benda dapat lebih terlindungi di tengah ancaman kebakaran yang terus meningkat.