Pemkab Buol Dorong Penanganan Buta Aksara dan Anak Tidak Sekolah

RRI.CO.ID, Buol – Pemerintah Kabupaten Buol terus mendorong penanganan buta aksara dan anak tidak sekolah yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius melalui pendataan yang lebih akurat serta intervensi pendidikan yang berkelanjutan.

Meski program keaksaraan dasar dari pemerintah pusat tidak lagi berjalan seperti sebelumnya, pemerintah daerah menilai upaya penanganan buta aksara tetap harus dilakukan. Pendataan menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Anita, mengatakan hingga kini pihaknya belum memiliki data valid mengenai jumlah masyarakat yang mengalami buta aksara. Namun, anak-anak yang belum pernah mengenyam pendidikan dinilai berpotensi menjadi bagian dari kelompok buta aksara.

“Untuk data buta aksara kita belum memiliki data yang valid. Tetapi salah satu yang berpotensi menyumbang angka buta aksara adalah anak-anak yang belum pernah bersekolah,” ujar Anita.

Di Kabupaten Buol tercatat terdapat 185 anak yang belum pernah bersekolah, sementara sekitar 194 anak usia sekolah dasar teridentifikasi dalam kelompok yang membutuhkan perhatian pendidikan. Data tersebut tersebar di 11 kecamatan, dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Biau yang mencapai 45 anak.

Anita menambahkan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai intervensi untuk mengurangi angka anak tidak sekolah, terutama mereka yang terkendala persoalan ekonomi. Langkah tersebut dilakukan untuk membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan belajar.

Sementara itu, Pengelola Praktisi Pendidikan Kabupaten Buol, Zubaidah Rasyid, menilai satuan pendidikan nonformal saat ini masih belum mampu menjangkau seluruh anak putus sekolah maupun masyarakat yang mengalami buta aksara di 11 kecamatan. Kabupaten Buol saat ini memiliki satu SKB di ibu kota kabupaten serta sejumlah PKBM yang tersebar di beberapa kecamatan, namun aksesnya belum merata.

Menurut Zubaidah, pemerintah daerah perlu mendorong penambahan dan pemerataan PKBM maupun satuan pendidikan nonformal lainnya. “Pemerataan satuan pendidikan nonformal penting agar anak-anak yang putus sekolah memiliki kesempatan untuk kembali belajar, sekaligus membantu pemerintah menekan angka anak tidak sekolah dan buta aksara,” katanya.