Harga dan Distribusi Disorot, LPG 3 Kg Dievaluasi Pemkab Parimo

RRI.CO.ID, Parigi Moutong - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengevaluasi penyaluran LPG 3 kilogram (Kg) bersubsidi menyusul keluhan masyarakat mengenai harga jual yang dinilai melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) serta dugaan ketidaktertiban distribusi di sejumlah wilayah. Evaluasi digelar untuk memastikan energi bersubsidi tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

Pembahasan berlangsung dalam rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran LPG 3 Kg di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Jumat, 4 September 2026. Rapat dipimpin Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, dan dihadiri para agen serta pemilik pangkalan LPG di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan, distribusi LPG 3 Kg menjadi mata rantai penting yang tidak boleh tersendat. Pemerintah daerah menilai penyaluran perlu ditertibkan agar LPG bersubsidi tersedia secara merata dengan harga sesuai ketentuan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menempuh jalan panjang hanya untuk mendapatkan tabung gas yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

Wakil Bupati Abdul Sahid mengapresiasi peran agen dan pangkalan yang selama ini membantu memenuhi kebutuhan LPG masyarakat. Namun, ia mengingatkan seluruh pelaku distribusi agar menjalankan tugas sesuai aturan. “Kami mengapresiasi agen dan pangkalan yang selama ini membantu masyarakat. Tetapi, penyaluran harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Abdul Sahid, ketertiban distribusi bukan hanya menyangkut kelancaran pasokan, tetapi juga menyentuh rasa keadilan masyarakat. Perbedaan harga maupun pola penyaluran yang tidak sesuai ketentuan berpotensi memunculkan kecemburuan sosial. Karena itu, pemerintah daerah meminta setiap mata rantai distribusi menjalankan perannya secara tertib dan bertanggung jawab.

Pemkab Parigi Moutong juga menekankan pentingnya memastikan LPG 3 Kg dapat diperoleh masyarakat di wilayah masing-masing dengan harga sesuai HET. Pengawasan di lapangan dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga agar subsidi pemerintah tidak kehilangan arah, terlebih komoditas tersebut diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria penerima subsidi.

Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah berharap agen dan pangkalan memperkuat komitmen dalam menjaga ketepatan harga, ketersediaan pasokan, serta ketertiban distribusi. Penyaluran LPG 3 Kg diharapkan berjalan lebih tertata sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan subsidi pemerintah benar-benar menjadi bantalan bagi warga yang membutuhkan.