RRI.CO.ID, Tolitoli - Rendahnya cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan sosial antara pekerja formal dan informal yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Pengamat Ekonomi Kabupaten Tolitoli Dr. Abdul Rahman Alatas, SE., MM, kepada RRI mengungkapkan bahwa pekerja sektor formal memiliki tingkat perlindungan yang relatif lebih baik dibandingkan pekerja informal. Berdasarkan data yang ada, sekitar 78 persen pekerja formal telah memperoleh jaminan ketenagakerjaan.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan bagi pekerja formal sudah cukup memadai dalam menghadapi berbagai resiko kerja maupun kebutuhan sosial lainnya," ujar Abdul Rahman Alatas.

Namun, kondisi berbeda terlihat pada sektor informal. Dari sekitar 71 ribu pekerja informal yang ada, hanya sekitar 7.900 orang yang telah terdaftar dan memperoleh jaminan ketenagakerjaan. Dengan demikian, hanya sekitar 10 persen pekerja informal yang mendapatkan perlindungan sosial, sementara mayoritas lainnya masih berada di luar cakupan program tersebut.

Menurut Abdul Rahman Alatas, rendahnya tingkat kepesertaan pekerja informal dalam program jaminan ketenagakerjaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. "Keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi program, serta sistem administrasi yang belum sepenuhnya menjangkau pekerja informal menjadi penyebab utama rendahnya perlindungan di sektor ini," katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan berbagai lembaga terkait. Penguatan program jaminan sosial, peningkatan kampanye kesadaran masyarakat, serta penyederhanaan prosedur pendaftaran dinilai dapat memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal di berbagai daerah.

Abdul Rahman Alatas menegaskan bahwa perlindungan bagi pekerja informal merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya bersama yang terencana dan berkelanjutan diperlukan agar seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, dapat memperoleh hak dan perlindungan yang setara.