RRI.CO.ID, Tolitoli — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 44 desa se-Kabupaten Tolitoli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tolitoli mengimbau pemerintah desa untuk sementara waktu tidak menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala DPMD Tolitoli, Samsuh M. Saleh, guna menghindari munculnya persepsi negatif maupun potensi persoalan di tengah masyarakat selama tahapan Pilkades berlangsung.

Menurut Samsuh, sejumlah desa yang akan melaksanakan Pilkades saat ini mulai mempersiapkan berbagai tahapan, termasuk pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa yang dijadwalkan berlangsung menjelang pemungutan suara pada Juni 2026 mendatang.

Ia menjelaskan, Pilkades tahun ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa petahana maupun mantan kepala desa yang masa jabatannya telah berakhir. Kondisi tersebut dinilai rawan menimbulkan kesalahpahaman apabila penyaluran bantuan sosial tetap dilakukan menjelang pesta demokrasi desa.

“Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, terutama agar tidak muncul anggapan tertentu terkait penyaluran bantuan menjelang Pilkades,” ujar Samsuh M. Saleh saat diwawancarai RRI, Sabtu (16/5/2026).

Meski demikian, Samsuh mengakui penghentian sementara penyaluran bantuan sosial menjadi dilema bagi pemerintah desa. Di satu sisi masyarakat masih membutuhkan bantuan tersebut, namun di sisi lain penyaluran bantuan menjelang Pilkades sering kali disalah artikan oleh sebagian masyarakat.

Karena itu, pihaknya berharap seluruh pemerintah desa dapat menjaga netralitas serta menciptakan suasana Pilkades yang aman, tertib, dan kondusif demi terciptanya demokrasi desa yang sehat di Kabupaten Tolitoli.