RRI.CO.ID, Buol - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buol, Arfandi A. Wehantouw, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Rabu, 15 April 2026. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan percepatan penyaluran Dana Desa (DD) tahap II tahun anggaran 2026.

Dalam agenda tersebut, dibahas penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten Buol dengan total nilai sebesar Rp17.468.553.400. Pemerintah daerah menargetkan agar proses pencairan dapat berjalan tepat waktu sehingga program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak mengalami hambatan.

Arfandi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perbendaharaan dalam memastikan kelancaran proses penyaluran dana. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2016, Ditjen Perbendaharaan memiliki peran penting dalam memastikan belanja pemerintah berjalan akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Kehadiran kami di sini untuk memastikan tidak ada kendala dalam penyaluran Dana Desa tahap II,” ujar Arfandi.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini menu penyaluran Dana Desa tahap II belum tersedia pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Selain itu, pihaknya turut mengoordinasikan hasil penyaluran Dana Desa tahap I beserta pelaporan capaian output dari desa.

Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan penyaluran dana desa. Namun, mereka menegaskan bahwa pencairan dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan administrasi dari pemerintah daerah telah dipenuhi.

Selain itu, Kanwil Perbendaharaan juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Buol segera menjalin komunikasi intensif dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tolitoli. Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi guna mengatasi berbagai kendala di lapangan, mulai dari kelengkapan dokumen hingga proses pelaporan desa, sehingga penyaluran Dana Desa tahap II dapat berjalan lancar tanpa hambatan.